Print This Post Print This Post
Home / Advertorial / Aktivitas Gubernur dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sulut Berjalan Seiring

Aktivitas Gubernur dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sulut Berjalan Seiring

Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wagub Sulut Steven Kandouw usai menyalurkan bantuan bagi warga di Pulau Mantehage dan Naen, meninjau lokasi pariwisata Pasir Timbul yang biasanya ramai dikunjungi wisatawan. Kedua pemimpin ini optimis ,semakin kompak dan komit kita menjalankan social dan phsycal distancing, akan semakin cepat rantai Covid 19 ini putus, Paser Timbul akan ramai kembali.(Foto: ist)
Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wagub Sulut Steven Kandouw usai menyalurkan bantuan bagi warga di Pulau Mantehage dan Naen, meninjau lokasi pariwisata Pasir Timbul yang biasanya ramai dikunjungi wisatawan. Kedua pemimpin ini optimis ,semakin kompak dan komit kita menjalankan social dan phsycal distancing, akan semakin cepat rantai Covid 19 ini putus, Paser Timbul akan ramai kembali.(Foto: ist)

 

MANADO, Swarakawanua– Di tengah pandemi Covid-19, aktivitas Gubernur Sulut Olly Dondokambey,
sebagai Gubernur dan sebagai Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sulut
mampu berjalan seiring, seirama
baik bersama jajaran dengan tugas rutin, maupun bersama
Tim Gugus Tugas.
MENJAGA SINERGITAS DENGAN DPRD SULUT

Gubernur Sulut Olly Dondokambey memberikan sambutan pada paripurna dengan empat agenda, Selasa 19 Mei 2020.(Foto: ist)
Gubernur Sulut Olly Dondokambey memberikan sambutan pada paripurna dengan empat agenda, Selasa 19 Mei 2020.(Foto: ist)

Gubernur Olly mengapresiasi harmonisasi kinerja Pemprov Sulut dan DPRD yang telah tercipta dan terus teraktualisasi sepanjang tahun 2020 dengan bekerja keras dan bekerja bersama untuk menangani pandemi Covid-19 dan memulihkan Sulut dalam setiap sektornya yang terdampak.
Hal itu disampaikan Gubernur Olly saat menghadiri rapat paripurna di Kantor DPRD Sulut, dengan agenda Penutupan Masa Persidangan Pertama Tahun 2020 sekaligus Penyampaian Laporan Kinerja Alat Kelengkapan DPRD dan Pembukaan Masa Persidangan Kedua Tahun 2020 serta Penyampaian Laporan Pelaksanaan Reses I Tahun 2020.

Dalam rapat tampak hadir jajaran Forkopimda, Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw, Wakil Gubernur Steven O.E. Kandouw, Sekdaprov Edwin Silangen dan para pejabat di lingkup Pemprov Sulut. “Dalam situasi dan kondisi sekarang ini, mari kita saling mendukung dalam mengawal pelaksanaan setiap strategi dan kebijakan yang kita tetapkan, serta senantiasa berpedoman pada arahan dan kebijakan Pemerintah Pusat,” ujarnya.

Lanjut Gubernur Olly, tidak dapat dipungkiri bahwa Pemprov maupun DPRD Sulut masih memiliki berbagai kekurangan dan keterbatasan, yang menyebabkan tidak semua kebutuhan dan keinginan masyarakat dapat terpenuhi. Sehingga, kemudian senantiasa perlu disusun skala prioritas dengan mempertimbangkan aspek disparitas kebutuhan dan kemampuan serta kapasitas Pemerintah Daerah untuk memenuhinya. “Terkait dengan aspirasi masyarakat, kita sadari dan tidak dapat dipungkiri bahwa Pemerintah Daerah maupun DPRD Sulut masih memiliki berbagai kekurangan dan keterbatasan. Mudah-mudahan tahun 2021 semua apa yang disampaikan oleh anggota DPRD bisa kita tuntaskan karena tahun 2021 APBD Sulut akan mempunyai kesempatan yang lebar karena di tahun anggaran 2020 kita tergerus dengan dana Pilkada hampir 375 M begitu juga dana Covid-19 sampai hari ini kita bergeser hampir 200 M. Jadi secara total ada 550 M di tahun 2020,” katanya.
BERKOORDINASI DENGAN FORUM PIMPINAN UMAT ISLAM TERKAIT PELAKSANAAN HARI RAYA IDUL FITRI 1441 H

Gubernur dalam rapat koordinasi bersama Forum Pimpinan Umat Islam membahas persiapan Umat Islam dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1441 H di tengah pandemi Covid-19.(Foto: ist)
Gubernur dalam rapat koordinasi bersama Forum Pimpinan Umat Islam membahas persiapan Umat Islam dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1441 H di tengah pandemi Covid-19.(Foto: ist)

Gubernur bersama Forum Pimpinan Umat Islam menggelar rapat koordinasi membahas persiapan Umat Islam dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1441 H di tengah pandemi covid-19 yang melanda dunia termasuk negara Indonesia dan Provinsi Sulut.
Dalam rapat yang digelar di kantor gubernur, Selasa 19 Mei 2020, dihadiri oleh jajaran Forkopimda, Wakil Gubernur Steven O.E. Kandouw, Sekdaprov Edwin Silangen, Kakanwil Kemenag Sulut H Abdul Rasyid dan Forum Pimpinan Umat Islam yang terdiri dari Ketua Umum MUI Sulut K.H Abdul Wahab A. Gafur LC, Ketua PW Muhammadiyah Sulut DR. Nasruddin Yusuf, Ketua PW NU Sulut Drs. H Ulyas Taha MPd, Ketua Wilayah SI Sulut Macmud Turuis, Ketua PW Dewan Masjid Indonesia Sulut Wahyudy Karaeng, Ketua Baznas Sulut Abid Takalamingan, Ketua PHBI Sulut Syahrul Poli, PW Mathla’ul Anwar Awaluddin Pangkey serta tokoh Umat Islam yang juga Anggota DPRD Sulut Amir Liputo.

Dalam rapat koordinasi tersebut disepakati dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Forum Pimpinan Umat Islam dengan hasil sebagai berikut:

1. Mengimbau kepada seluruh komponen umat Islam Sulawesi Utara bahwa tidak melaksanakan takbiran secara berkelompok (konvoi) tapi melaksanakan secara terbatas di masjid masing-masing serta di rumah masing-masing.

2. Shalat Idul Fitri adalah perkara sunnah (boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan). Karenanya dalam kondisi saat ini apabila ingin melaksanakan sholat Idul Fitri maka diimbau untuk melaksanakannya di rumah masing-masing baik secara berjamaah (bersama keluarga) ataupun secara munfarid (sendiri-sendiri).

3. Mengajak kepada seluruh Umat Islam ba’da (selesai) Ramadhan agar tetap membatasi kegiatan mengumpulkan orang dalam jumlah banyak termasuk dalam kegiatan silaturahim dan kegiatan Halal bi Halal.

4. Seluruh kegiatan-kegiatan di atas jika dilaksanakan tetap memperhatikan protokol Covid-19 (menjaga kebersihan, jaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan dengan air sabun)

Sebelumnya, Menteri Agama Fachrul Razi juga meminta masyarakat melaksanakan Shalat Idul Fitri 1441 hijriah di rumah masing-masing. la meminta masyarakat tak menunaikan Shalat Idul Fitri di masjid dan lapangan yang dapat mengumpulkan massa dan menciptakan kerumunan. Hal itu dikhawatirkan akan meningkatkan kemasifan penularan Covid-19.
MENJAMIN KETERSEDIAAN BAHAN POKOK

Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan istri, Ir Rita Dondokambey-Tamuntuan, giat menanam  di kebun.(Foto: hbm)
Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan istri, Ir Rita Dondokambey-Tamuntuan, giat menanam di kebun.(Foto: hbm)

Menjelang Idul Fitri, Pemprov Sulut telah menjamin ketersediaan komoditas utama bahan pangan. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk menjaga stok dan ketersediaan, pasokan, distribusi, dan stabilitas harga bahan pokok di tengah pandemi Corona.
Kepala Dinas Pangan Daerah Sulut Sandra Moniaga menerangkan, stok beras sebagai bahan pangan pokok tersedia untuk 3,39 bulan ke depan.

Pemprov Sulut juga telah mengantisipasi masalah ketersediaan pangan dalam situasi pandemi Covid-19 dengan melakukan beberapa upaya antara lain Pemprov Sulut terus berupaya meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses pangan baik jumlah maupun harganya dengan terus memfasilitasi lembaga-lembaga usaha pangan masyarakat apakah dalam wadah kelompok tani maupun gabungan kelompok tani dalam menyiapkan atau memasok pangan di masyarakat dengan harga yang murah.

Pemprov Sulut meningkatkan kemampuan mengakses pangan di tingkat rumah tangga dengan memfasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui pemanfaatan pekarangan rumahnya, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.

Ketersediaan stok cadangan pangan pemerintah daerah sampai dengan saat ini sebesar 205 ton beras yang disimpan di gudang Bulog Divre Sulutgo. Pemprov Sulut mengimbau pemerintah kabupaten/kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan pangan lokal, pemanfaatan lahan kosong dan terlantar dengan menanam pangan sumber karbohirat selain beras.
PEMPROV SULUT KEENAM KALI SECARA BERTURUT-TURUT MERAIH OPINI WTP

Gubernur Sulut Olly Dondokambey secara virtual menyaksikan penyerahan LHP LKPD Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2019.(Foto: ist)
Gubernur Sulut Olly Dondokambey secara virtual menyaksikan penyerahan LHP LKPD Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2019.(Foto: ist)

Bahkan di tengah pandemi Covid-19, Pemprov Sulut dalam keterbatasan melaksanakan kerja, untuk keenam kalinya secara berturut-turut atau double hattrick meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas laporan keuangan Pemprov Sulut tahun 2019.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Sulut diserahkan langsung Kepala Perwakilan BPK RI Sulut Karyadi kepada Wakil Gubernur Steven O.E. Kandouw sambil disaksikan Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw dan Sekdaprov Edwin Silangen di ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Sulut, Senin 11 Mei 2020 dan turut dihadiri secara virtual oleh Gubernur Olly Dondokambey dan anggota VI BPK RI, Harry Azhar Azis.
Dan dari 15 kabupaten dan kota, 14 di antaranya juga sukses meraih WTP. Pemkab Bolmong menjadi satu-satunya pemda yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Namun pencapaian itu jauh lebih baik dari sebelumnya karena BPK Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atas LKPD Pemkab Bolmong tahun 2018. “Kami sangat berterima kasih kepada jajaran BPK RI, karena tengah-tengah pendemi Covid-19 yang melanda kita semua, jajaran BPK RI tetap optimal melakukan audit terhadap LKPD Provinsi Sulawesi Utara, memberikan masukan dan koreksi terhadap kelemahan ataupun kekurangan kami dalam menyusun LKPD, serta memberikan langkah-langkah perbaikan selama proses pemeriksaan,” katanya.
Dan kepada Pemkab dan Pemkot di Sulut, Gubernur Olly mengimbau agar bisa mempertahankan bahkan meningkatkan capaiannya. “Saya mengajak kita semua untuk tidak pernah puas dengan opini WTP yang telah kita raih selama ini, tetapi terus mampu menjaga apa yang telah kita raih bersama, bahkan terus terpacu untuk melakukan perbaikan-perbaikan, pembenahan-pembenahan, dan memaksimalkan pengelolaan keuangan di daerah, yang merupakan pertanggungjawaban konstitusional kita kepada negara, serta pertanggungjawaban moral kita kepada rakyat,” imbaunya.
WAGUB TINJAU PROSES PENGANGKATAN ECENG GONDOK DI DANAU TONDANO

 

Wagub Sulut Steven O.E. Kandouw meninjau langsung proses penanganan dan pengangkatan gulma eceng gondok di Danau Tondano, Kabupaten Minahasa, Rabu 20 Mei 2020.(Foto: ist)
Wagub Sulut Steven O.E. Kandouw meninjau langsung proses penanganan dan pengangkatan gulma eceng gondok di Danau Tondano, Kabupaten Minahasa, Rabu 20 Mei 2020.(Foto: ist)

Wagub Sulut Steven O.E. Kandouw meninjau langsung proses penanganan dan pengangkatan gulma eceng gondok di Danau Tondano, Kabupaten Minahasa, Rabu 20 Mei 2020.

Pada kesempatan itu, Wagub Kandouw mengatakan bahwa Pemprov Sulut berkomitmen mendukung penuh upaya pelestarian Danau Tondano.
“Pengangkatan eceng gondok ini harus diseriusi dan harus ada pengawasan langsung, sehingga apa yang menjadi target kita target dari Pemerintah Provinsi dimana Danau Tondano bersih dari eceng gondok boleh terlaksana,” katanya.
Diketahui, hingga kini luas pembersihan eceng gondok sudah mencapai  100 hektar dari total 300 hektar yang terdapat eceng gondok.

Pemprov menurunkan lima unit ekskavator dan tiga unit kapal khusus pengangkut eceng gondok serta alat berat untuk membantu mengangkat eceng gondok di Danau Tondano.

Dalam peninjauan ini, Wagub Kandouw didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemprov Sulut Adolf Harry Tamengkel dan jajaran Pemkab Minahasa.

KOORDINASI DENGAN KORWILGAH 3 KPK RI JALAN TERUS

Sekprov Sulut Edwin Silangen mengikuti video conference pencegahan Tipidkor pengelolaan anggaran penanganan pandemi Covid-19 dengan Korwilgah KPK RI Aida Ratna Zulaiha di Manado, Kamis 14 Mei 2020.(Foto: ist)
Sekprov Sulut Edwin Silangen mengikuti video conference pencegahan Tipidkor pengelolaan anggaran penanganan pandemi Covid-19 dengan Korwilgah KPK RI Aida Ratna Zulaiha di Manado, Kamis 14 Mei 2020.(Foto: ist)

Sekdaprov Edwin Silangen SE MS mengikuti video conference pencegahan tindak pidana korupsi (tipidkor) pengelolaan anggaran penanganan pandemi Covid-19 dengan Koordinator Wilayah Pencegahan (Korwilgah) 3 Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) Aida Ratna Zulaiha di Manado, Kamis 14 Mei 2020. “Di Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Gubernur telah melakukan MoU dengan pihak kejaksaan tinggi, BPKP Sulut dan Inspektorat. Tim ini sudah mendampingi pemerintah provinsi baik diminta ataupun tidak,” kata Sekprov.

Sekprov juga melaporkan bahwa Pemprov Sulut telah melakukan recofusing anggaran penanganan Covid-19 dengan pengalokasian anggaran pada tahap pertama sebesar Rp. 95,5 miliar yang dibagi dalam tiga bidang, yaitu sektor kesehatan, sosial dan ekonomi.

Pada bidang kesehatan, anggaran digunakan untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD), obat-obatan, operasional tenaga kesehatan, pembagian masker dan hand sanitizer, rapid test, rumah singgah dan rehab rumah sakit dan laboratorium

Pada bidang sosial, Pemprov Sulut menggunakan anggaran untuk jaring pengaman sosial/social safety net, bantuan bahan pokok dan makanan siap saji.

Pengalokasian anggaran di bidang ekonomi dipakai untuk pembelian produk lokal antara lain daging ayam, cap tikus (untuk bahan hand sanitizer) dari masyarakat, restrukturisasi kredit/pinjaman masyarakat dan penjualan online bahan pokok.

Korwilgah 3 KPK Aida Ratna Zulaiha mengingatkan pentingnya penerapan mekanisme recofusing akuntabel sesuai prosedur dan pelaporan dalam pencegahan korupsi pengelolaan anggaran Covid-19 di Sulut.

Menurutnya, ketepatan penggunaan refoccusing harus rasional, sesuai kebutuhan penanganan pandemi Covid-19 dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan Pilkada.

Tambah dia, mekanisme pengadaan barang dan jasa akuntabel harus sesuai identifikasi kebutuhan, berdasarkan prosedur bencana tapi tidak memanfaatkan bencana untuk Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) yang tidak relevan, kewaspadaan terhadap kewenangan berlebih dan mencegah potensi benturan kepentingan (conflict of interest).

Lebih jauh, Korwilgah 3 KPK menekankan pentingnya pendampingan dan pengawasan optimal dari Inspektorat dan BPKP dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan terutama untuk PBJ dan kegiatan strategis.
WAGUB LANTIK INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH V INSPEKTORAT

Wagub Sulut Steven O.E. Kandouw melantik Janetta Hermin Anna Lapian menjadi Irban Wilayah V Inspektorat Sulut di Manado, Rabu 20 Mei 2020.(Foto: ist)
Wagub Sulut Steven O.E. Kandouw melantik Janetta Hermin Anna Lapian menjadi Irban Wilayah V Inspektorat Sulut di Manado, Rabu 20 Mei 2020.(Foto: ist)

Wagub Sulut Steven O.E. Kandouw melantik Janetta Hermin Anna Lapian menjadi Inspektur Pembantu (Irban) Wilayah V Inspektorat Sulut di Manado, Rabu 20 Mei 2020.
Pelantikan yang dilangsungkan di Kantor Gubernur itu mengacu Surat Keputusan Gubernur Olly Dondokambey Nomor 821.2/BKD/SK/27/2020.

Pelantikan ini dilaksanakan berdasarkan surat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri melalui surat Gubernur Sulut Nomor 800/20.329/Sekre-BKD tanggal 20 Januari perihal Permohonan Rekomendasi Pengukuhan dan Pengisian Pejabat Administrator pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulut.(adv)

About Peggy Sampouw

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *