Print This Post Print This Post
Home / Advertorial / Ini Laporan 4 Tahun Kepemimpinan ODSK dari Bapenda Provinsi

Ini Laporan 4 Tahun Kepemimpinan ODSK dari Bapenda Provinsi

Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE dan Wagub Drs Steven Kandouw.(Foto: ist)
Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE dan Wagub Drs Steven Kandouw.(Foto: ist)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Gubernur Olly Dondokambey, SE, dan Wagub Drs. Steven O. K. Kandouw (ODSK) berhasil membawa Sulawesi Utara semakin baik dalam menuju kemandirian fiskal melalui Pendapatan Asli Daerah.
Kapasitas fiskal daerah adalah gambaran dari kemampuan keuangan daerah masing-masing daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum APBD (tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dan pinjaman lainnya). Kemandirian fiskal inilah yang secara keuangan menggambarkan otonomi daerah, artinya secara keuangan tergambar kemampuan daerah membiayai sendiri operasional pemerintahan, pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat.

Indeks Kapasitas Fiskal Provinsi Sulawesi Utara naik dari Tahun 2018 (PMK Nomor 107/PMK.07/2018) sebesar 0,337 (sangat rendah) menjadi 0,585 (sedang) pada Tahun 2019 (PMK Nomor 126/PMK.01/2019), atau naik sebesar 0,24 poin (71,21%). Hal ini menandakan kapasitas fiskal Provinsi Sulawesi Utara semakin membaik di tangan ODSK.

Komponen utama kemandirian fiskal adalah PAD. Komponen Pendapatan Asli Daerah dalam struktur APBD suatu daerah meliputi: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, sehingga wajib dilakukan upaya-upaya untuk menggenjot pencapaiannya. Untuk menggenjot kapasitas fiskal daerah diperlukan usaha daerah menaikan PAD pada komponen-komponen yang memberikan kontribusi terbesar.

Penelusuran Penunggak Pajak Kendaraan Bermotor di tempat keramaian dengan cara labeling stiker ‘kendaraan ini belum lunas pajak’.(Foto: dok/bapenda)
Penelusuran Penunggak Pajak Kendaraan Bermotor di tempat keramaian dengan cara labeling stiker ‘kendaraan ini belum lunas pajak’.(Foto: dok/bapenda)

 

Sulawesi Utara yang terdiri dari 10 Kabupaten dan 5 Kota, terus berbenah dalam meningkatkan sumber-sumber penerimaan untuk menciptakan kemandirian fiskal daerah dengan program Operasi Daerah Selesaikan Kewajiban Membayar Pajak (ODSK). Pajak Daerah, sebagai penyumbang yang signifikan terhadap total penerimaan PAD yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan ini ditunjukkan dari realisasi PAD selang 3 Tahun terakhir yang dicapai melalui BADAN PENDAPATAN DAERAH Sulut, yaitu pada Tahun 2017 sebesar Rp. 983.887.128.197 (104,70%), Tahun 2018 sebesar Rp. 1.264.091.649.971 (103,31%), dan Tahun 2019 sebesar Rp. 1.293.376.969.987 (101,03%). Untuk Tahun 2020, PAD ditargetkan sebesar Rp. 1.306.462.695.102 mengalami kenaikan 2,32% dari tahun sebelumnya.

Ukuran kemandirian fiskal daerah Provinsi Sulawesi Utara dilihat dari proporsi realisasi PAD (101,03%) terhadap PATDA (95,94%) dikurangi DAK untuk tahun 2019 sebesar 44,56%, dibandingkan tahun 2018 sebesar 43%.

Hal ini terukur dengan pertumbuhan infrastruktur di Wilayah Sulawesi Utara yang semakin meningkat yang dibiayai dengan PAD, dan menjadi barometer utama suksesnya pelaksanaan desentralisasi fiskal dalam mendukung kemandirian fiskal di Sulawesi Utara.

Rapat Koordinasi antara Bapenda Sulut, Ditlantas Polda Sulut, PT. Bank SulutGo, dan BRI, dalam rangka percepatan implementasi Gerakan Nasional Non Tunai sebagai aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi.(Foto: dok/bapenda)
Rapat Koordinasi antara Bapenda Sulut, Ditlantas Polda Sulut, PT. Bank SulutGo, dan BRI, dalam rangka percepatan implementasi Gerakan Nasional Non Tunai sebagai aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi.(Foto: dok/bapenda)

 

Untuk menopang PAD, Kepala Bapenda Sulawesi Utara, Olvie Atteng, SE, M.Si terus melakukan berbagai terobosan dan inovasi, baik dalam bentuk pelayanan maupun integrasi sistem. Tahun 2020 Bapenda akan melakukan pengembangan inovasi sistem Kesamsatan (e-SAMSAT ODSK) kerjasama dengan Ditlantas Polda Sulawesi Utara, PT. Jasa Raharja Sulawesi Utara, dan Bank SulutGo dan penambahan titik pelayanan, serta pada sektor pelayanan publik melalui inovasi seeSAMRATsmart. Juga akan dilakukan pemantapan program kerjasama dengan Dukcapil, PTSP, DJP, dan BPHTP dalam pengintegrasian data, serta pemantapan aplikasi e-Pendapatan, dan Tax Clearance.

Pengelolaan pendapatan daerah masih berada pada persoalan klasik yang berlangsung dari tahun ke tahun yaitu didominasi oleh dana perimbangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, di mana proporsi realisasi Pendapatan Asli Daerah PAD (Rp. 1.293.376.969.987) terhadap realisasi PATDA (Rp. 3.946.788.398.032) sebesar 32,77%, sedangkan dilihat dari proporsi realisasi PAD (1.293.376.969.987) terhadap realisasi PATDA (Rp. 3.946.788.398.032)  setelah dikurangi DAK (Rp. 1.113.502.516.000) sebesar Rp. 2.902.571.616.824 diperoleh proporsi PAD sebesar 44,56% jika dibandingkan tahun 2018 sebesar 44,28% ; realisasi dana perimbangan Rp. 2.605.769.430.045 (96,28%) dari target Rp. 2.706.495.870.700 ; realisasi lain lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 47.641.998 (37,54%) dari target Rp. 126.901.998. Namun demikian, upaya optimalisasi peningkatan pendapatan khususnya PAD Provinsi Sulawesi Utara dalam memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tetap dilaksanakan secara tersistematik dan terus menerus.

Secara ringkas pencapaian Rencana Stratejik Badan Pendapatan Daerah, sebagai berikut :
1.Dicapai dengah nilai lebih dari 85% sebanyak 6 (enam) sasaran =Sangat berhasil (SB)

2.Dicapai dengan nilai 70 – 84 % sebanyak 0 (nol) sasaran

3.Dicapai dengan nilai 55 – 69 % sebanyak  0 (nol) sasaran

4.Dicapai dengan nilai lebih kecil 0 – 54% sebanyak 1 (satu) sasaran = Tidak Berhasil (TB)

 

Realisasi Capaian Pendapatan Daerah 2016-2019.(Foto: dok/bapenda)
Realisasi Capaian Pendapatan Daerah 2016-2019.(Foto: dok/bapenda)

 

Di Tahun 2019 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara mendapatkan  alokasi  anggaran  sebesasr Rp 87.682.051.000.-, dengan realisasi  sebesar Rp 84.750.855.515.- (96,66 %), dengan rincian efisiensi anggaran sebesar 3,34%.

Untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi APBD, seluruh jajaran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi  Provinsi Sulawesi Utara melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki pelaksanaan kinerja melalui penerapan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan secara tertib perencanaan, tertip anggaran, tertib pelaksanaan dan tertib administrasi yang dijadikan strategi untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian oleh BPK-RI yang telah beberapa kali diraih oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sehingga kinerja yang dihasilkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat maupun pihak-pihak yang terkait.

 

Kepala Bapenda Provinsi Sulut Olvie Atteng SE MSi meninjau kesiapan sarana prasarana yang baru untuk pelayanan Samsat Manado.(Foto: dok/bapenda)
Kepala Bapenda Provinsi Sulut Olvie Atteng SE MSi meninjau kesiapan sarana prasarana yang baru untuk pelayanan Samsat Manado.(Foto: dok/bapenda)

 

Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berorientasi pada peningkatan pelayanan, pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana serta peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang dimiliki dalam segala aspek dengan tujuan untuk menyiapkan kepuasan pelayanan kepada masyarakat serta kerjasama dengan Lembaga dan Mitra kerja lainnya. Hal ini dan dapat dicapai melalui  aktivitas-aktivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang efektif dan efisien, meningkatkan pendapatan daerah dengan target sampai dengan Tahun 2021 bisa mencapai 4 Triliun, dengan memanfaatkan  teknologi dan informasi, melanjutkan pembangunan sarana dan prasasrana yang telah ada, meningkatkan kerjasama antar pemerintah/lembaga, mitra kerja dan masyarakat, meningkatkan kinerja apartur, menyusun perencanaan yang mampu menjawab permasalahan serta mengantisipasi peluang dan tantangan di waktu-waktu yang akan datang., untuk menuju Sulawesi Utara yang Berdikari dalam Ekonomi, Berdaulat dalam Politik dan Berkepribadian dalam Budaya, dengan mengedepankan optimalisasi Pendapatan daerah dan Pelayanan Prima.(adv)

 

 

About Peggy Sampouw

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *