Print This Post Print This Post
Home / Berita Pilihan / Pakai E-Planning, Perencanaan dan Penganggaran Pemprov Jadi Berkualitas dan Akuntabel

Pakai E-Planning, Perencanaan dan Penganggaran Pemprov Jadi Berkualitas dan Akuntabel

 
MANADO, Swarakawanua– Untuk
perencanaan dan penganggaran yang berkualitas dan akuntabel, Pemprov Sulut di bawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw (ODSK) menerapkan penggunaan aplikasi yang dibangun oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Aplikasi ini memuat Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang digunakan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2020.
Pemerintahan ODSK menyadari betul bahwa perencanaan pembangunan yang baik akan menentukan keberhasilan pembangunan di Sulut. Karenanya sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk melaksanakan sebaik mungkin di setiap aspeknya.
Ini seperti terungkap dalam Rapat Evaluasi Penerapan Aplikasi E-Planning di lingkup Pemprov Sulut yang dipimpin Sekprov Edwin Silangen, di ruang WOC kantor gubernur, Jumat 14 Juni 2019.
Dalam rapat yang dihadiri langsung perwakilan BPKP, Asisten III Bidang Administrasi Umum Praseno Hadi dan seluruh pimpinan Perangkat Daerah (PD) ini, Sekprov Silangen mengapresiasi pihak BPKP yang mampu membuat perencanaan dan penganggaran Pemprov Sulut menjadi berkualitas dan akuntabel melalui SIMDA Perencanaan BPKP.
“Pemprov Sulut bekerja sama dengan BPKP menerapkan aplikasi e-planning kepada seluruh perangkat daerah,” kata Silangen.
Aplikasi tersebut nantinya menghasilkan produk perencanaan yang terintegrasi dengan Simda Keuangan, sehingga apa yang akan dihasilkan di Simda Keuangan tidak akan keluar dari proses perencanaan.
Menurut perwakilan BPKP, SIMDA Perencanaan BPKP tersebut merupakan komitmen penuh BPKP untuk mewujudkan perencanaan dan penganggaran yang berkualitas di seluruh Indonesia.
Diketahui, SIMDA Perencanaan BPKP dibuat berdasarkan Permendagri nomor 86 tahun 2017 dan amanat Korsupgah KPK (Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi) serta percepatan implementasi Simren (Sistem Perencanaan) dan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) sebagaimana arahan dari KemenPAN RB (Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) melalui BPKP. (hms/gyp)

About Peggy Sampouw

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *