Print This Post Print This Post
Home / Advertorial / Pembahasan LKPJ Gubernur 2020 Tuntas, Tahapan Selanjutnya Pansus DPRD Sulut Akan Turun Lapangan

Pembahasan LKPJ Gubernur 2020 Tuntas, Tahapan Selanjutnya Pansus DPRD Sulut Akan Turun Lapangan

MANADO,Swarakawanua.com-Panitia Khusus (Pansus) gelar rapat Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2020, rapat ini dipimpin langsung oleh Rocky Wowor.

Hal ini disampaikan Pansus Rocky Wowor bahwa rapat LKPJ Gubernur Tahun 2020 yang digelar di ruang paripurna dimulai dari tanggal 20 sampai 26 April 2021 dan mengundang seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Sejak hari pertama pembahasan, Pansus bekerja dengan penuh ketelitian menguliti serta menelaah LKPJ dari setiap instansi SKPD Pemprov, Senin 26 April 2021.

Beberapa permasalahan yang diangkat dalam pembahasan di antaranya, masalah batas pengembalian kredit mikro yang diberikan oleh Bank Sulutgo (BSG) untuk petani dan peternak singkat. Hal Itu disampaikan Sandra Rondonuwu, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), saat rapat dengan Bank Sulutgo, Selasa (20/4).

“Saya terima keluhan para petani maupun peternak, mengeluhkan soal batas pengembalian kredit dari Bank Sulutgo yang hanya enam bulan saja,”katanya.

Sementara itu Wakil Ketua Pansus LKPJ, Nick Lomban saat membahas dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sulut, menyinggung untuk sub sektor pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19 sentuh Rp 2,5 miliar.

“Ini saya minta penjelasan terkait lokasi-lokasi dan seberapa manfaat dari program penanganan Covid-19 di Disperindag sebanyak Rp 2,5 miliar,”ujar politisi Partai Nasdem, Kamis (22/4).

Anggota Pansus DPRD Provinsi Sulut dan juga sebagai Ketua Komisi IV Braien Waworuntu menganggap Kepala Dinas Kesehatan tidak menghargai undangan rapat Pansus LKPJ Gubernur Tahun 2020.

Menurut Ketua Komisi IV Braien Waworuntu undangan untuk Dinas Kesehatan di jadwalkan pada hari Kamis (22/4) lalu, akan tetapi Kepala Dinkes Debie Kalalo tidak memenuhi undangan tersebut, sehingga pansus menjadwalkan dan memanggil kembali kepala dinas kesehatan pada Jumat, (23/4).

“Sebagai Ketua Komisi IV yang bermitra kerja dengan Dinkes, saya mengapresiasi dan memberikan applause atas keterlambatan ini. Sangat disayangkan karena adanya sifat “pandang enteng” bagi kami komisi IV terlebih khusus pada pansus. Kami juga sudah beberapa kali memanggil hearing, akan tetapi kepala dinkes tidak memenuhi undangan dari kami,”ujar Ketua Komis IV.

Adapun Braien Waworuntu menyebutkan dimana Komisi IV yang mitra kerja dengan Dinas Kesehatan, sampai saat ini tidak mengetahui total anggaran pembangunan RSUD Provinsi Sulut, dan realisasi anggaran untuk RSUD tersebut.

“Sejak tahun lalu, kami belum mendapat rincian dari kepala dinkes, bahkan sampai saat ini kami juga tidak mengetahui program apa saja yang dilakukan dinkes untuk RSUD tersebut. Padahal untuk anggaran refocusing dinkes yang paling banyak, dan ibu kadis belum pernah memberikan perincian tersebut,”jelas Waworuntu.

Sembari dirinya pun menyentil akan nama RSUD Provinsi Sulut yang di bangun di Jl. Bethesda No.18, Sario Tumpaan, Kecamatan. Sario, Kota Manado, Sulawesi Utara ini apakah sudah legal atau belum.

“Karena rumah sakit itu di bangun melalui uang rakyat. Untuk kepala dinkes, saya minta ketegasan nama RSUD tersebut,”tegas Waworuntu.

Anggota Pansus LKPJ lainnya juga, Agustien Ludia Kambey mempertanyakan bagaimana realisasinya Dana RP 1,3 Miliar Kepada Dinas Kesehatan Sulut.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Agustien Kambey Pertanyakan Realisasi Dana Rp 1,3 Miliar lebih untuk program dana bantuan pemeliharaan kesehatan Lanjut Usia (Lansia), kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulut dr. Debie.K.R. Kalalo, MSc.PH.

“Saya membaca dari buku LKPJ Gubernur 2020 ada program bantuan pemeliharaan kesehatan bagi para lansia, saya tidak merasakan itu,”kata Kambey (23/4).

Dari hasil laporan Dinkes Sulut disebutkan, disiapkan dana pemeliharaan kesehatan bagi lansia sebesar Rp 1,3 miliar lebih.

Rinciannya saya membaca di buku laporan ini ada program pelayanan lansia. Pertama, dana terkait Jambore lansia Rp 300 Juta. Kedua, pemeliharaan kesehatan bagi lansia Rp 1,3 miliar lebih. Saya ingin tanyakan, apakah kegiatan ini dilaksanakan di Sulut?

Menurut dirinya, laporan kegiatan Jambore yang dilaksanakan Dinas Kesehatan tidak diketahui lokasi pelaksanaannya dimana.

“Kalau itu dilaksanakan untuk Sulut berarti sampai di lima belas kabupaten dan kota, jadi mohon di jelaskan Jamborenya dilaksanakan di mana? Saya ini pengurus lansia di Manado, tidak pernah mendengar Jambore ini dilaksanakan di mana,”tutur Kambey.

“Karena saya lansia, tidak pernah merasakan fasilitas kesehatan untuk lansia,”tambahnya.

Dalam pantauan awak media, Pertanyaan yang dilontarkan pengurus lansia manado, secara rinci belum terkonfirmasi secara lengkap. Hanya saja, Ketua Pansus LKPJ menyarankan kepada Kadis Kesehatan untuk segera menindak lanjutinya dalam bentuk tertulis.

Dirangkum dari semua pembahasan LKPJ Gubernur Tahun 2020, Rocky Wowor mengatakan bahwa pembahasan menjelaskan kesimpulan pansus yang dilaksanakan sejak pembahasan hari Selasa (20/4) dan berakhir pembahasannya Senin (26/4).

Menurut Rocky Wowor rapat LKPJ Gubernur Tahun 2020 ini dilaksanakan membahas program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sehingga banyak yang tidak terlaksanakan di akibatkan seluruh SKPD di refocusing.

“Tidak satupun SKPD yang tidak di refocusing. Jadi program-program yang DPRD bersama Eksekutif seakan di tahun 2019 untuk APBD tahun 2020 sebagian besar di refocusing itu yang menjadi permasalahan, tapi kita tahu bersama dasar refocusing itu adalah Perpu 1 tahun 2020, pemerintah mengamatkan dalam undang-undang pemerintah daerah untuk merefocusing dalam penanganan Covid-19,”ujar Wowor.

Seperti yang kami dapati dalam pembahasan beberapa hari ini bersama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kata Rocky Wowor dimana ada program-program tindaklanjut dari hasil rekomendasi 2019 di beberapa dinas yang belum maksimal.

“Dari hasil rekomendasi DPRD, ada beberapa dinas pada tahun anggaran sebelumnya belum 100% menindaklanjuti hasil rekomendasi dari DPRD tahun anggaran sebelumnya,”tutur Wowor.

Sementara Rocky Wowor juga menuturkan bahwa pada rapat LKPJ yang dilaksanakan beberapa hari ini, ada satu dinas yang di sentil.

“Kita kan punya semangat, dan untuk semua dana dan perencanaannya sudah benar-benar harus matang. Jadi apa yang sudah direfocusing dengan dana yang sudah tersisa, jangan sampai ada dana yang tersisa dengan anggaran yang cukup besar, apalagi semua dana sudah di alokasikan untuk penanganan Covid-19. Yang kita tahu bersama di tahun lalu pemerintah sangat membutuhkan anggaran untuk penanganan Covid-19, jadi pada rapat beberapa hari lalu, kami sudah sentil di dinas yang bersangkutan, masa ada sisa anggaran yang besar, padahal di tahun 2020 pemerintah kesulitan mencari program-program mana yang harus di pilah dan harus di prioritaskan, dan program mana yang harus kita tunda dulu, itu yang menjadi pertanyaan kami pada rapat beberapa hari lalu, kenapa masih ada sisa anggaran yang cukup besar,”ucapnya.

Untuk tahapan selanjutnya dirinya pun mengatakan pansus akan turun lapangan dan jadwalnya akan di mulai pada hari rabu sampai sabtu, dan akan melanjutkan pada minggu depannya lagi yaitu senin dan selasa.

“Rencananya tanggal enam mei akan finalisasi dan pansus akan memberi laporan pada ketua DPRD, sehingga ini akan di masukkan di dalam pembahasan Badan Musyawarah (Bamus) untuk di jadwalkan di paripurna. Sebenarnya di jadwalkan pada tanggal tujuh dan delapan mendatang, akan tetapi pada rapat paripurna harus di putuskan di Bamus,”kata Wowor.

Selanjutnya Rocky Wowor juga mengatakan dimana telah melihat di laporan LKPJ tahun lalu tidak ada rekomendasi untuk Sekretariat DPRD (Setwan), kami hanya melihat dari sisi sinergitas dari pada dewan dan sekretariat, karena kami sama-sama satu keluarga besar DPRD dan Sekretariat DPRD yang sering menunjang kinerja-kinerja dari Anggota DPRD.

“Kami hanya minta untuk kedepannya bukan hanya kami yang di bimtek, tetapi ada pelatihan-pelatihan untuk sekretariat yang dampingi kami, sehingga dalam penginputan dan pokir-pokir di SIPD tidak terjadi pada beberapa hari lalu ada beberapa pokir yang tidak terinput. SIPD adalah satu hal yang baru bagi anggota DPRD dan pemerintah provinsi. Ada yang berhubungan langsung dengan pokir-pokir dan berhubungan dengan pemerintah daerah kabupaten/pusat, karena untuk penginputannya kita binggung inputnya di mana, karena tidak ada listnya di situ,”jelas Wowor.

Adapun struktur kepemimpinan dan anggota Pansus adalah Rocky Wowor (Ketua), Nick Lomban (Wakil Ketua), Raski Mokodompit (Sekretaris) serta anggota Pansus masing-masing Vonny Paat, Sandra Rondonuwu, Melissa Gerungan, Hilman Idrus, Herry Rotinsulu, Agustine Kambey, Stella Runtuwene, Braein Waworuntu, Cindy Wurangian, Ronald Sampel, Sjenni Kalangi dan Amir Liputo.(Advetorial)

About Feicy Tatilu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *