Print This Post Print This Post
Home / Advertorial / Pemprov Sulut Quintrick WTP, Indikator Kesejahteraan Rakyat Lebih Baik dari Rata-rata Nasional

Pemprov Sulut Quintrick WTP, Indikator Kesejahteraan Rakyat Lebih Baik dari Rata-rata Nasional

Gubernur Sulut Olly Dondokambey menerima LHP LKPD Sulut Tahun 2018.(Foto: dok/hms)

Gubernur Sulut Olly Dondokambey menerima LHP LKPD Sulut Tahun 2018.(Foto: dok/hms)

 

MANADO, Swarakawanua – Untuk lima kali berturut-turut (quintrick)
Pemprov meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sulut tahun 2018.
Laporan hasil pemeriksaan tersebut diserahkan langsung oleh Anggota VI BPK RI, Harry Azhar Azis kepada Gubernur Olly Dondokambey sambil disaksikan Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw pada Rapat Paripurna di Kantor DPRD Sulut, Selasa (27/5/2019) pagi.
Diungkapkannya, pencapaian opini WTP untuk kelima kalinya secara berturut-turut oleh Pemprov Sulut atau yang ketiga kalinya di era kepemimpinan Gubernur Olly ini juga diikuti dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat Sulut.
“Tujuan akhir WTP adalah meningkatnya kemakmuran rakyat. Seperti di Sulut, perekonomian tumbuh 6,01 persen, penduduk miskin turun menjadi 7,5 persen dan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) mencapai 72,2. Semuanya ini lebih baik dari rata-rata nasional,” kata Harry.
Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, lanjutnya, dapat disimpulkan bahwa penyusunan LKPD Pemprov Sulut tahun 2018 telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual, telah diungkapkan secara memadai, dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material.
Selain itu Pemprov Sulut telah menyusun dan merancang unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan.
Menurut Harry, prestasi ini menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah sehingga akan menjadi kebanggaan bersama yang patut dipertahankan oleh seluruh jajaran Pemprov Sulut.
Meski telah memberikan opini WTP, BPK tetap memberikan catatan tentang laporan keuangan ataupun kemungkinan timbulnya ketidakakuratan pelaksanaan kegiatan yang harus diselesaikan dalam tenggat waktu 60 hari.

Penyerahan LHP LKPD Sulut tahun 2018 disaksikan Wagub Sulut Steven Kandouw, Pimpinan DPRD Sulut, Forkopimda dan Sekprov Edwin Silangen.(Foto: dok/hms)
Penyerahan LHP LKPD Sulut tahun 2018 disaksikan Wagub Sulut Steven Kandouw, Pimpinan DPRD Sulut, Forkopimda dan Sekprov Edwin Silangen.(Foto: dok/hms)

Sementara, Gubernur Olly dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada BPK RI atas hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemprov Sulut. “Secara khusus, saya ucapkan terima kasih dan berikan apresiasi kepada BPK RI. Tentunya hasil yang diberikan akan mendorong manajemen pengelolaan keuangan daerah yang semakin transparan, akuntabel, efektif dan efisien, dalam penyelenggaraan pemerintahan,” ujarnya.
Di samping itu, Gubernur Olly juga berjanji segera menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan LKPD Pemprov Sulut.
“Saya mengajak kita semua untuk tidak pernah puas dengan opini yang telah diraih selama ini, tetapi terus terpacu untuk melakukan perbaikan-perbaikan, pembenahan-pembenahan dan memaksimalkan pengelolaan keuangan daerah,” bebernya.

 

Gubernur Olly Dondokambey ketika menyampaikan sambutan.(Foto: dok/hms)
Gubernur Olly Dondokambey ketika menyampaikan sambutan.(Foto: dok/hms)

Turut hadir dalam Rapat Paripurna jajaran Forkopimda, Wakil Gubernur Steven O.E Kandouw, Kepala BPK RI Perwakilan Sulut Tangga Muliaman Purba, Sekdaprov Edwin Silangen dan para pejabat Pemprov Sulut.(adv)

 

About Peggy Sampouw

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *