Print This Post Print This Post
Home / Berita Utama / Pemprov Sulut Maksimalkan Perangkat Perizinan, Tindaklanjuti Kunjungan Presiden

Pemprov Sulut Maksimalkan Perangkat Perizinan, Tindaklanjuti Kunjungan Presiden

Kepala DPMPTSP Sulut Franky Manumpil meninjau ruangan PTSP .(Foto: gyp)
Kepala DPMPTSP Sulut Franky Manumpil meninjau ruangan PTSP .(Foto: Peggy)

 

MANADO, Swarakawanua–Menindaklanjuti kunjungan Presiden Jokowi ke Sulut pada 4-5 Juli lalu, Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw mengarahkan instansi teknis untuk bergerak cepat dan tepat. Salah satunya yang berkaitan langsung dengan investasi, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulut. Instansi yang dipimpin Franky Manumpil ini menindaklanjuti dengan menyiapkan perangkat perizinan dan siap memfasilitasi investor yang masuk. “Salah satunya adalah dinas-dinas menempatkan tim teknis di PTSP untuk mempermudah investor saat mengurus izin usahanya,” katanya.
Selain itu, secara sinergis Pemprov dan Bank Indonesia segera membentuk Regional Investment Unit, yakni unit khusus percepatan investasi. Manumpil saat ditemui usai pertemuan dengan pihak BI, Kamis 11 Juli 2019, menjelaskan, ini untuk memfasilitasi proyek strategis nasional masuk ke Sulut yang salah satunya pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) pariwisata Likupang.
Pertemuan dengan pihak BI, dalam hal ini Kepala Kantor Bank Indonesia Perwakilan Sulut Arbonas Hutabarat, menurut Manumpil, membicarakan rencana pembentukan unit khusus percepatan investasi. “Nanti kami akan membuat info memo berisi deskripsi tentang proyek-proyek. Berapa nilai investasinya, luasnya, apa saja yang akan dibangun di situ. Dan apa yang akan difasilitasi pemerintah. Jadi investasi termasuk perencanaan, pengembangan, promosi dan pengendalian,” sambungnya.
DPMPTSP sendiri kata Manumpil terus membenahi fasilitas dan sarana bagi investor saat pengurusan izin. “Selama ini tidak ada izin yang ditahan-tahan. Kalau berkasnya lengkap, pasti prosesnya sesuai standar. Jenis-jenis izin dan lamanya proses di PTSP secara terbuka kami pajang di PTSP. Kalau ada hambatan, biasanya karena ada ketidaklengkapan dalam berkas,” tutur Manumpil sembari menjelaskan, jika ada berkas yang perlu ditandatanganinya, langsung dilakukannya, selama sudah melalui tim teknis.
Terkait biaya, investor yang mengurus izin di DPMPTSP Provinsi, hanya perlu membayar retribusi Rp100.000,- melalui transfer ke rekening, jadi tidak disetorkan ke PTSP. “Karena itu, sebaiknya investor datang langsung dan mengurus perizinannya, akan lebih efektif dan efisien,” kuncinya.(gyp)

About Peggy Sampouw

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *