Print This Post Print This Post
Home / Berita Pilihan / Pilkada Serentak Ditunda 2021

Pilkada Serentak Ditunda 2021

IMG-20200330-WA0012

Manado, SwaraKawanua. Com-Koomisi II DPR RI menggelar rapat virtual dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tentang penundaan Pemilihan Kepala Daerah 2020 menggunakan aplikasi telekonferensi zoom, Senin (30/03) sore jingga jelang malam. Pilkada serentak 2020 ditinda tahun 2021 sebagaimana usulan Ketua KPU RI, Arif Budiman.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yaqut Cholil Qoumas ketika dikonfirmasi membenarkan bahwa rapat tetap berlangsung dengan dihadiri perwakilan KPU RI dan Komisi II DPR RI.

“Kami rapat melalui aplikasi zoom. Tentang penundaan pilkada,” kata Yaqut melalui pesan singkat yang diterima, di Jakarta, Senin.

Tampak dalam gambar, rapat dihadiri oleh Komisioner KPU RI Viryan Aziz dan sejumlah perwakilan anggota Komisi II DPR RI.

Yaqut enggan memberikan keterangan terkait hasil rapat tersebut. Ia meminta menunggu keterangan resmi langsung dari Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung.

“Langsung ke ketua komisi saja,” ujar dia.

Sebelumnya, Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan ada kemungkinan rapat penundaan pilkada dengan Komisi II DPR RI dilakukan dengan kehadiran fisik melalui pembatasan kehadiran maksimal 20 orang.

“Kalau dibutuhkan kehadiran fisik namun diupayakan agar rapat dilakukan secara daring. Namun kalau rapat fisik dibatasi kehadirannya hanya 20 orang selebihnya video conference,” ujar Arief, ​​​​​​​di Jakarta, Minggu (29/3).

iklan bawaslu3

Adapun penundaan tahapan pelaksanaan pilkada serentak 2020 tertuang dalam Keputusan Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 dan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU tersebut.

Dalam SE yang ditandatangani Ketua KPU RIArief Budiman pada 21 Maret 2020, penundaan tahapan dan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 didasarkan pada pernyataan resmi Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) terkait COVID-19 sebagai pandemi global, pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional non-alam, serta keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait perpanjangan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat Virus Corona di Indonesia. (dance/dtc)

About Dance Siahaya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *