Print This Post Print This Post
Home / Berita Pilihan / Syarat Utama Penerima Banpres PUM Dari Kementerian Koperasi Sebesar 2,4 Juta Tidak Memiliki Pinjaman Di Lembaga Keuangan

Syarat Utama Penerima Banpres PUM Dari Kementerian Koperasi Sebesar 2,4 Juta Tidak Memiliki Pinjaman Di Lembaga Keuangan

Pimpinan Cabang Bank BRI Ratahan Gege Rey

MITRA, Swarakawanua.com-Bagi warga masyarakat penerima Bantuan President (Banpres) Produktif Usaha Mikro (PUM) lewat Kementrian Koperasi dan UKM, sebesar 2,4 juta perorang. Diharuskan memenuhi salah satu persyaratan yaitu, tidak memiliki pinjaman apapun di lembaga Keuangan.

Peryataan ini di ungkapkan Kepala Cabang Bank BRI Ratahan Gege Rey kepada sejumlah awak media, Rabu 18 November 2020 menjelaskan, bagi warga masyarakat penerima Banpres PUM dari Kementerian Koperasi dan UKM sebesar 2,4 juta perorang, harus memahami persyaratan yang harus dipenuhinya.

“Salah satu persyaratan utama penerima Banpres PUM dari Kementrian Koperasi dan UKM yaitu, warga masyarakat yang tidak memiliki pijaman di lembaga keuangan manapun yang bernaung di bawah OJK. Bukan cuman di Bank saja,”ucap Rey.

Lebih jelas lagi dirinyapun menjelaskan, jadi kalaupun penerima ini ada kredit di salah satu Finance yang bernaung di bawah OJK itu tidak bisa terima bantuan tersebut.

“Ada kemungkinan beberapa yang dapat masuk ke rekening, namun kewajiban kami selaku Bank untuk melakukan ferivikasi kembali. Kalaupun itu ada pinjaman maka kami tidak bisa dibayarkan,”pungkasnya.

Jangan sampai masyarakat beranggapan, uang yang telah kami lakukan ferivikasi data. Ternyata yang bersangkutan masih ada kredit macet di salah satu keuangan, uang tersebut tetap kami kembalikan ke kas negara.

“Sebenarnya memang dari awal pihak kementerian Koperasi sudah tidak bisa lagi memberi bantuan, cuman ada kemungkinan ada beberapa yang lolos. Maka yang lolos tersebut dikasih ke pihak Bank untuk dilakukan ferivikasi, nanti dari hasi ferivakasi tersebut. Ternyata kami loloskan, maka kamilah yang bertanggu ng jawab,”tuturnya.

Diterangkannya, ini sudah ketentuan oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Pihak BRI sendiri hanya sebagai pihak penyalur, tapi sebelum di salurkan, Bank BRI sendiri merupakan pihak terakhir melakukan ferivikasi.

“Adapun yang menjadi ketentuan selain tidak memiliki pinjaman di lembaga keuangan diantarnya, BUMN, ASN, TNI, Polri, para pensiunan, serta kalau ada simpanan di atas 2 jutaan itu tidak bisa mendapatkan bantuan. Namun pada intinya semua kredit yang di lembaga Keuangan OJK tidak bisa disalurkan,” tegasnya.

Iapun menambahkan, terkadang selaku masyarakat awam berpikir, sudah masuk rekening dengan sudah ada uangnya terus tidak disalurkan.

“Sekarang ini pun sudah beredar di Media, kalau penerima bantuan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Maka penerima tersebut harus dikembalikam lagi uang tersebut,”ujarnya.

Lebih lanjut Rey menyampaikan, di Kabupaten sendiri, dalam hal ini Dinas Koperasi hanya meminta ke desa-desa hanya nama yang mendapatkan bantuan. Dari nama-nama tersebut di Kabupaten, mengusulkan ke Provinsi.

“Namun dari Kabupaten maupun Provinsi hanya sekedar mengusulkan, tetapi baik Kabupaten ataupun Provinsi tidak mem ferivikasinya sudah di masukan ke Kementrian. Dari Kementerian sendiri mengolah data masuk ke Bank penyalur, karena itu justru kita pihak Bank sebagai benteng untuk memferivikasi data. Itulah poin yang sangat penting,”tutupnya. (CIA)

About Charles Ruru

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *