Print This Post Print This Post
Home / Berita Pilihan / Tingkat Pelaporan Rendah, KPK Dampingi 483 PN di Sulut Isi Laporan Harta Kekayaan

Tingkat Pelaporan Rendah, KPK Dampingi 483 PN di Sulut Isi Laporan Harta Kekayaan

KPK RI ketika mendampingi PN di Kabupaten Kepulauan Talaud, Kamis 5 Maret 2020.(Foto: ist)
KPK RI ketika mendampingi PN di Kabupaten Kepulauan Talaud, Kamis 5 Maret 2020.(Foto: ist)

Swarakawanua–Selama 3 hari melakukan sosialisasi di lingkungan Provinsi Sulawesi Utara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendampingi total 483 penyelenggara negara (PN) yang merupakan wajib lapor LHKPN.
Mereka adalah bupati, wakil bupati dan pejabat eselon di lingkungan Kabupaten Kepulauan Talaud, Irwasda, Kapolresta, Kapolsek dan wajib lapor lainnya di lingkungan Polda Sulut, Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Bitung, Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung, Kepala UPT BKIPM Tahuna dan Manado, POLTEK Bitung, BP3 Bitung, BPAT Tatelu, dan Stasiun PSDKP Tahuna.
Kegiatan pendampingan telah dilakukan sejak Selasa 3 Maret 2020 di tiga instansi berbeda dan rencananya masih akan berlangsung hingga Jumat 6 Maret 2020. Ketiga instansi tersebut adalah, hari pertama di UPT Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Sulut (3 Maret), Polda Sulut (4 Maret), dan hari ini hingga Jumat (5-6 Maret) di Pemkab Kepulauan Talaud, di ruang Aula Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Talaud.
Dari rilis yang diterima media ini disebutkan, berdasarkan data kepatuhan per 28 Februari 2020, tingkat kepatuhan di lingkungan Polda Sulut adalah 50,40%. Tercatat 189 orang yang sudah melaporkan hartanya dari 375 wajib lapor. Sementara kepatuhan LHKPN di lingkungan UPT KKP Sulut tercatat 40,65%. Sebanyak 735 orang sudah melaporkan dari total wajib lapor 1.808 PN. Dan, Pemkab Kepulauan Talaud tercatat 22% atau 37 PN dari total 170 wajib lapor.
KPK menemukan di beberapa tempat salah satu penyebab rendahnya tingkat kepatuhan lapor karena kendala jaringan internet yang tidak stabil. Kondisi tersebut kurang mendukung performa aplikasi pelaporan harta berbasis web ini. Sementara, sejak 2017 pengisian LHKPN hanya dapat dilakukan melalui sistem pelaporan berbasis internet yang bisa diakses melalui https://elhkpn.kpk.go.id
Karenanya, KPK mengimbau agar PN tidak menunda untuk menyampaikan laporannya hingga mendekati batas waktu.
Laporan harta kekayaan setidaknya memuat informasi tentang aset yang dimiliki PN, penerimaan dan pengeluaran PN, penerimaan yang diterima PN, jabatan baik yang menghasilkan manfaat keuangan atau tidak dan identitas mengenai pasangan, anak dan orang-orang yang memiliki hubungan dengan PN. Kepatuhan pejabat dalam menyampaikan laporan harta kekayaannya merupakan salah satu bentuk transparansi dan tanggung jawab PN kepada publik.

Melaporkan harta kekayaan merupakan kewajiban bagi setiap PN sesuai amanah pasal 5 ayat 2 dan 3 Undang-undang No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. UU mewajibkan PN bersedia untuk diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat. PN juga wajib melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat.(ril)

About Peggy Sampouw

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *