SULUT, SwaraKawanua.com – Acara paket lelang untuk tanda tangan kontrak kolektif dana APBD 2016 resmi dilaksanakan.Diketahui ada sebanyak 131 paket yang ditanda tangani dengan dana sekira Rp409 Miliar pada total jumlah pelelangan tersebut.Namun diketahui resmi dilelang adalah 35 paket dengan total biaya Rp198,3 Miliar.
Hal tersebut diutarakan Biro Perlengkapan Pemprov Sulut Edwin Kindangen saat sambutannya Kamis (4/2) tadi sore.
Menurut Kindangen, hal tersebut terjadi karena keterlambatan pelelangan yang sebenarnya selesai Desember, telat jadi Januari.”Sudah hampir 25 Tahun baru dilaksanakan pelelengan.Dan sebenarnya target tersebut selesai Desember diakibatkan kendala maka terlambat Januari,” ungkapnya.
Dia menambahkan sejauh ini baru 35 paket yang dilelang karena tepat waktu, kecuali ada lelang kebijakan dan diacarakan pihaknya siap.”Sejauh ini ada 35 paket yang dilelang karena tepat waktu.Kecuali nanti ada acara lelang dan kebijakan serta diacarakan
Dilanjutkannya, ini merupakan ceremonial kontrak kerjasama barang dan jasa yang langsung dipertanggungjawabkan langsung ke Gubernur,”acara pelelangan tanda tangan kontrak tersebut merupakan ceremonial kontrak kerjasama barang dan jasa yang dipertanggungjawabkan langsung ke Gubernur,” ucapnya.
Terkait itu Penjabat Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) DR Soni Sumarsono MDM dalam sambutannya meminta proses perijinannya dipercepat.Karena dari yang ditargetkan Desember bergeser Januari.Dan itu adalah perintah Presiden Jikowi,” Diharapkan proses perijinan dipercepat sesuai instruksi Presiden,” pungkasnya.
Sumarsono melanjutkan dengan adanya percepatan perijinan tersebut target dapat capai 50 persen dan sekira 300 Perda dihapuskan karena menghambat stabilisasi.”Dengan adanya percepatan perijinan maka pencapaian 50 persen dipenuhi dan menghapus 300 Perda yang menghambat stabilisasi,” katanya.
Sumarsono mengutarakan, manajer proyek harus menjalankan ritme agar dapat terlaksana dengan baik.Ujungnya proyek ini berjalan dengan baik dan disampaikan ke publik.”Project manager harus menjalankan ritme agar proyek terlaksana dengan baik dan publik harus mengetahuinya.Terlebih social society yang didalamnya Pers dan elemen masyarakat,” kuncinya.(Egen)
