Akibat Sembarang Posting ke Medsos, Michael Diperiksa Personel Kodam XIII/Merdeka

oleh -361 Dilihat
Michael (berpakaian merah) saat diinterogasi, Rabu 20 November 2019.(Foto: ist)
Michael (berpakaian merah) bersama personil Kodam XIII/Merdeka disaksikan Victor Rarung, staf pribadi Gubernur Sulut Olly Dondokambey, Rabu 20 November 2019.(Foto: ist)

 

MANADO, Swarakawanua–Ini akibatnya kalau menyebarkan penghinaan di media sosial. Seperti yang dialami Michael Lule, warga Desa Sea Kabupaten Minahasa. Akibat mem-posting di media sosial Facebook yang menyebut Gubernur Sulut dan Pangdam XIII/Merdeka ‘backup’ mafia tanah, Rabu 20 November 2019, Michael harus berurusan dengan personel Intel Kodam XIII/Merdeka.
Postingan Michael Lule dalam akun FBnya ‘Sondertenda’ itu menuliskan “Mohon di usut Pangdam sulut dan Gubernur Sulut Olly Dondokambey membeking pengusaha perampok tanah masyarakat…
Buatlah negri ini damai dan aman,hapuskan segala bentuk penjajahan dan penindasan…” yang diposting pada tanggal 9 November 2019.
Di hadapan Waka Pendam XIII/Merdeka Letkol Inf Rocky Kiroh, Michael mengaku bahwa postingan yang menyebut nama Pangdam dan Gubernur Sulut itu setelah sebelumnya dia ditelpon oleh Didi Syafii dan Camat Mapanget untuk bertemu di salah satu warung kopi.
“Pada pertemuan itu Didi Syafii menyebut kasus kepemilikan tanah susah akan menang akibat lawannya berpekara itu pengusaha besar yang di-back up oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Pangdam XIII/Merdeka,” ujar Michael sambil menegaskan menurut Didi pada intinya dia sulit menang sebab berhadap dengan tembok besar.
Michael menambahkan, pada dasarnya dia berani menyebut nama Gubernur Sulut dan Pangdam itu atas pernyataan Didi Syafii, dimana tujuan agar masalah yang dihadapinya yang telah berlangsung lama itu dapat jalan keluar. “Saya tidak berani menyebut nama Gubernur Sulut dan Pangdam jika Pak Didi Syafii tidak menyebutkan seperti itu,” ujar Michael sambil meminta maaf atas tindakannya yang telah mencoreng nama baik Gubernur Sulut.
Sementara itu, Didi Syafeii yang saat itu juga di panggil oleh pihak Kodam XIII/Merdeka menampik keras dan membantah kalau dirinya yang mengatakan kepada Michael bahwa Gubernur Sulut dan Pangdam XIII/Merdeka membackup mafia tanah di Manado. “Maaf, dia(Michael) asal ngomong dan itu sama sekali tidak benar saya yang mengatakan demikian,” tegas Didi.
Didi menjelaskan, tujuan dirinya dan Camat Mapanget memanggil Michael bertemu, untuk meminta penjelasan dan mengingatkan agar Michael tidak berkoar-koar di media sosial yang mendiskreditkan atau menyeret Walikota Manado atau pejabat lainnya dalam kasus tanah yang dia hadapi, sebaliknya menyarankan Michael untuk menempuh upaya hukum di pengadilan atau lembaga hukum lainnya. “Saat itu inti utama pertemuan hanya meminta dan mengingatkan Michael untuk berhenti memposting nama Walikota dalam kaitan tanah itu, serta memberi saran kepada Michael lawannya terkait lokasi tanah yang bersangkutan adalah kelompok berkelas atau dengan sebutan tembok besar,” ujar Didi sambil menuturkan Michael pernah berurusan dengan kepolisian akibat tindakan yang sama.
Didi juga mempertegas bahwa persoalan ini sama sekali tidak ada kaitan politik dan minta tidak dipolitisir. “Saya tegaskan ini murni bukan urusan politik dan jangan dipolitisasi. Saya memang politikus, tapi jujur saya kalau berpolitik santun,” ungkap mantan Dirut PD Pasar Kota Manado ini sambil menambahkan, sama sekali tidak ada interest pribadi dengan Gubernur Sulut dan Pangdam XIII/Merdeka terkait dengan tudingan yang tidak beralasan dan tanpa bukti yang disampaikan oleh Michael Lule.
Selain Didi Syafeii, pada kesempatan itu pihak Kodam XIII/Merdeka juga memanggil Lurah Pal Dua dan Camat Mapanget sebagai saksi atas pernyataan membabibuta yang di lposting oleh Michael Lule. Atas permintaan datang memberikan kesaksian itu, Lurah Pall Dua memenuhinya, sementara Camat Mapanget ketika dihubungi aparat Kodam XIII/Merdeka saat itu tidak bisa hadir karena sedang sibuk.
Pada akhir dari pemeriksaan oleh pihak Kodam XIII/Merdeka, pelaku usai diperiksa langsung memberikan pernyataan permohonan maaf kepada Gubernur Sulut dan Pangdam XIII/Merdeka atas tindakan tersebut. Sementara itu Didi Syafii dan Lurah Pall Dua mengatakan bersedia memberikan tambahan keterangan jika diperlukan.
Secara terpisah, Kapendam XIII/Merdeka Kolonel Kav Mohammad Jaelani Jaelani menegaskan meski Gubernur Sulut dan Pangdam XIII/Merdeka, namun pihaknya menyarankan kasus ini akan dilaporkan ke Polda Sulut untuk proses hukum. “Kami berharap kasus hoax (berita bohong) dan fitnah mencemarkan nama baik seseorang apalagi pejabat negara seperti ini tidak lagi terulang di daerah,” ujar Kapendam XIII/Merdeka sambil mengimbau agar warga Sulut meneliti satu informasi sebelum disebarkan khususnya yang menyangkut simbol lembaga negara.(ril/gyp)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.