Sulut,Swarakawanua.com-Dengan adanya aksi demo dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Bitung, membuat Anggota DPRD Sulut, Dapil Minut Bitung, Fabian Kaloh angkat bicara.
Fabian Kaloh mengungkapkan, jika diamati peserta demo kemarin, tidak ada pejabat setingkat Eselon 3 dan Eselon 2, maka sepertinya ada sumbatan komunikasi diantara Kepala SKPD dan para staff.
“ASN yang demo kemarin kan ada atasannya. Beda waktu saya pimpin demo lalu, saya Kepala Dinas Pariwisata waktu itu. Jadi, sumbatan ini perlu dihancurkan supaya komunikasi atasan-bawahan jadi efektif,” katanya, pada Swarakawanua.com, Jumat (14/06/2024).
Adapun Ketua Komisi I DPRD Sulut ini, pihaknya tidak menyalahkan ASN yg demo, karena itu hak konstitusional ASN, walaupun tidak lumrah dalam institusi atau lembaga pemerintahan.
Dan yang terakhir, sesungguhnya sebagai ASN sesakit apapun yang dialami, kecil kemungkinan akan menggelar demo.
“Mereka demo pasti ada pemicunya, makanya demo ASN hanya ada menjelang Pemilukada, biasanya demo ini dekat-dekat Pemilihan Kepala Daerah,” ujarnya.
FK pun memastikan pimpinan demo tidak murni karena kemauan mereka sendiri. Pihaknya yakin pasti ada dalang yang memanas-manasi, dan siapa dalangnya? Pasti lawan Politik Walikota MM.
“Janganlah bohong, berorasi mengatakan demo itu murni jeritan istri dan anak. Kasihan istri dan anak kita. Kalaupun benar ASN sudah terlilit hutang, tapi tidak mungkinlah mereka menyebar aib keluarga sendiri. Itu terjadi karena ada dalang yang mendorongnya dari belakang, itu tidak mungkin spontan muncul. Pasti sudah direncanakan sebelumnya,” ungkap FK.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung, melalui Juru Bicara (Jubir) Albert Sergius Palengkahu, menanggapi aksi demo sebagai gerakan yang syarat muatan politik.
Menurutnya, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) 14 tahun 2024, Pasal 2 ayat 1 tentang pembayaran gaji 13, pemkot akan membayar paling cepat pada bulan Juni tahun 2024.
“Di ayat dua jelas tertulis bahwa gaji 13 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan. Gaji tiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni 2024,” kata Albert.
Lebih lanjut menurutnya, Pemerintah Kota Bitung sudah mengantongi rekaman persiapan dari para demonstran, mulai dari kediaman politikus hingga dukungan dari salah satu organisasi relawan yang menginginkan pergantian Walikota.
Adapun pembayaran gaji 13 sementara dalam persiapan. Menurut Albert pemerintah kota sedang mengalami keterbatasan anggaran sehingga ada hal-hal yang harus diputuskan berdasarkan skala prioritas.
“Salah satunya terkait nasib atau masa depan seluruh masyarakat Bitung yaitu dana hibah Pilkada 2024 kepada KPU Kota Bitung dan Bawaslu Kota Bitung yang sudah harus segera direalisasikan sesuai dengan surat edaran Mendagri tentang pendanaan kegiatan Pilkada 2024 yang notabene adalah kepentingan negara khususnya masyarakat Bitung,” ungkapnya. (*)
