Antisipasi Masuknya Turis Asing dan Jadi Tempat Transit TKA, Gubernur Olly Ingatkan Perhotelan Terkait Hal Ini

oleh -2360 Dilihat
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulut, di bawah pimpinan Ketua Nicho Lieke saat audiens dengan Gubernur Sulut, Olly Dondokambey, di ruang kerja gubernur, Rabu 29 September 2021.(Foto: ist)
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulut, di bawah pimpinan Ketua Nicho Lieke saat audiens dengan Gubernur Sulut, Olly Dondokambey, di ruang kerja gubernur, Rabu 29 September 2021.(Foto: ist)

 

MANADO, Swarakawanua.com—Terobosan Gubernur Sulut Olly Dondokambey dalam mengangkat kepariwisataan Sulut diakui sangat luar biasa. Ini dikatakan para pelaku usaha hotel dan restoran di Sulut yang tergabung dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulut.

Saat ditemui usai pertemuan dengan Gubernur Sulut Olly Dondokambey, Rabu 29 September 2021, Ketua  PHRI Sulut Nicho Lieke didampingi  Bendahara Amelia Tungka, menuturkan rasa syukur dan terima kasih kepada Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven OE Kandouw, yang terus menciptakan peluang-peluang untuk menggairahkan pariwisata Sulut tanpa mengabaikan sektor kesehatan. “Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Pak Gubernur, karena Likupang sudah menjadi Destinasi Super Prioritas, itu tidak gampang, sama sekali tidak gampang,” kata Lieke di lobi utama kantor Gubernur.

 

Ketua dan jajaran pengurus PHRI Sulut saat diwawancara usai pertemuan dengan Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE, Rabu 29 September 2021, di kantor gubernur.(Foto: peggy)

 

PHRI juga mengapresiasi Gubernur Olly karena sekarang turis asing, tenaga kerja asing (TKA) sudah bisa masuk ke Sulut. “Yang terbuka hanya di Jakarta dan Manado, Bali tidak, Surabaya, Medan, Makasar tidak. Jadi itu suatu hal yang sangat luar biasa. Karena itu kami ingin mengangkat Pak Gubernur sebagai Bapak Pariwisata Sulawesi Utara,” sambungnya.

Gubernur Olly sendiri ketika diwawancara mengungkapkan hasil pertemuannya dengan PHRI Sulut. “PHRI ada pertemuan dengan saya karena memang saya mengundang mereka dalam rangka mengantisipasi melonjaknya kembali para pekerja asing yang masuk lewat Sulut yang harus dikarantina 8 hari,” ungkapnya.

Ditambahkannya, PHRI diminta untuk menjalankan protocol kesehatan di hotel yang menjadi tempat karantina turis dan TKA. “Jadi saya minta kepada anggota PHRI yang ditunjuk menjadi tempat karantina, agar betul-betul melaksanakan protokol kesehatan dan karantinanya betul-betul tidak boleh main-main. Karena kalau main-main, atau kalau tidak dijalankan sesuai instruksi pemerintah pusat menyangkut dengan protokol kesehatan, bisa-bisa kepercayaan pemerintah pusat kepada Provinsi Sulut untuk menjadi salah satu pintu gerbang di Indonesia dicabut. Yang rugi siapa? Yang rugi juga kan PHRI. Jadi saya minta mereka harus benar-benar melaksanakan tugas dan tanggung jawab,” jelas Gubernur.

Terkait hal itu, pihak PHRI juga berkomitmen untuk melaksanakan arahan Gubernur Olly. “Arahan pak Gubernur, Beliau minta agar karantina dilakukan dengan sungguh-sungguh terutama dari sisi kamar. Jadi untuk karantina, hanya bisa satu lantai, artinya ada lantai khusus,” tutur Lieke dan sejumlah anggota serta pengurus lainnya yang turut dalam pertemuan dengan Gubernur Olly.

Lieke juga menyampaikan, Sulut baru-baru ini ditetapkan sebagai pusat pemagangan 5 destinasi pariwisata super prioritas (DPSP). “Bersyukur karena hingga saat ini, di masa pandemi Covid-19, pemerintahan Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw masih menjadikan pariwisata sebagai ujung tombak dalam menggerakkan perekonomian daerah,” ujarnya

Di bawah kepemimpinan Nicho Lieke, PHRI memberikan masukan, membahas solusi dan terobosan dalam mendukung program-program pemerintah, terlebih khusus upaya pemulihan perekonomian. Dalam pertemuan tersebut, PHRI juga meminta arahan Gubernur Olly mengenai pelaku pariwisata terutama hotel dan restoran. “Ada kurang lebih 400 hotel, puluhan ribu restoran, termasuk karyawannya. Arahan Beliau, yang kedua mengenai magang. Barusan PHRI menandatangani MoU dengan Kementerian Ketenagakerjaan di Likupang bersama dengan Dirjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Menteri Tenaga Kerja RI Budi Hartawan dan disaksikan Menteri Dr Hj Ida Fauziah dan Gubernur. Di dalam itu Sulut yang sebagai contoh di Indonesia terutama di lima destinasi wisata,” sambungnya.

Ia kemudian menjelaskan mengapa program magang ini penting. “Karena program ini dilakukan untuk menyiapkan tenaga kerja yang kompeten dan memiliki skill sesuai dengan kebutuhan pasar. Dalam hal ini, PHRI sebagai ujung tombak utama untuk pemagangan. Arahan dari Pak Gubernur, tolong pemagangan ini diperhatikan, pasti ada dana negara, kita juga bantu agar lebih banyak orang yang bisa magang,” kuncinya.(gyp)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.