Antisipasi Peningkatan Kasus Covid-19, Resepsi Pernikahan, Kedukaan dan Syukuran Maksimal 50 Orang

oleh -262 Dilihat
Ayo tetap pakai masker dan terapkan protokol kesehatan.(Foto: ist)

 

MANADO, Swarakawanua.com– Mengantisipasi peningkatan kasus Covid-19 di provinsi Sulut, Gubernur Olly Dondokambey mengeluarkan Surat Edaran yang berlaku mulai 5 Juli hingga 18 Juli dengan memperhatikan perkembangan epidemiologi Covid-19.

Salah satu hal yang penting adalah terkait pelaksanaan acara-acara. “Untuk resepsi pernikahan, acara duka dan acara syukur lainnya dihadiri maksimal 50 (lima puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan tidak menerapkan makan di tempat,” bunyi salah satu poin dalam Surat Edaran Gubernur tersebut.

Penyediaan makanan, menurut SE tersebut, hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup dan untuk dibawa pulang.

Surat Edaran Gubernur Sulut Olly Dondokambey bernomor 440/21.4150 /Sekr-Dinkes tentang Antisipasi Peningkatan Kasus Covid-19 di Provinsi Sulut.

SE ini dikeluarkan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Selain terkait gelaran hajatan, beberapa poin lainnya yang menjadi perhatian disampaikan Gubernur kepada bupati dan walikota untuk dilaksanakan di wilayahnya masing-masing.
Salah satunya adalah ditetapkannya level kewaspadaan di 10 kabupaten/kota. “Bahwa sesuai kondisi epidemiologi di Provinsi Sulawesi Utara, wilayah kabupaten/kota yang ditetapkan level kewaspadaan (risiko sedang menuju risiko tinggi), adalah Kota Manado, Kota Tomohon, Kota Bitung, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kota Kotamobagu, Kabupaten Minahasa Utara, dan Kabupaten Minahasa Selatan,” bunyi poin pertama.

Gubernur pun menetapkan level kewaspadaan dan mengatur pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro di wilayah kecamatan, desa/kelurahan sesuai kaidah epidemiologi dan tingkat resiko penularan Covid-19.

Selanjutnya, sebagai Ketua Satgas Covid-19, Bupati dan walikota diinstruksikan melakukan monitoring dan rapat koordinasi secara berkala dengan Satgas Covid-19 dan pemangku kepentingan terkait (stakeholders). “Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (sekolah, perguruan tinggi, akademi, tempat pendidikan dan pelatihan) dilakukan secara daring,” bunyi poin keempat.

Kemudian pada poin 5 dijelaskan, pelaksanaan kegiatan pada tempat kerja/perkantoran sektor non essensial diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) Work From Office (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat. “Pelaksanaan kegiatan pada tempat kerja/perkantoran sektor essensial seperti keuangan dan perbankan, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina Covid-19, industri orientasi ekspor diberlakukan 50% (lima puluh persen) maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat,” bunyi poin enam.

Pada poin ketujuh diatur bahwa, sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda
pelaksanaannya diberlakukan 50% (lima puluh persen) maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat.

Sedangkan, sektor kritikal seperti energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan dan minuman serta penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air) serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari diberlakukan 100% (seratus persen) maksimal Staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat.

Untuk kegiatan pertemuan seperti rapat dan sejenisnya yang dilakukan di dalam ruangan diberlakukan 25 % (dua puluh lima persen) kapasitas ruangan dengan menerapkan. protokol kesehatan secara ketat.

Untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual
kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen).

Namun untuk apotik dan toko obat dapat dibuka selama 24 (dua puluh empat) jam.

Pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat (restoran, warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri, maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 25% (dua puluh lima persen).

Dan untuk kegiatan keagamaan dilakukan di dalam ruangan dengan kapasitas 25% (dua puluh lima persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.(rls/gyp)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.