Artly Kountur “Berang” Atas Tindakan Pemdes Kecamatan Ratim

oleh -302 Dilihat

IMG-20191220-WA0003

IMG-20191220-WA0003MITRA, Swarakawanua-Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) Artly Kountur “Berang” dimana, Jumat 20 Desember 2019 Komisi I adakan serangkaian Kunjungan Kerja (Kunker) di Kecamatan Ratahan Timur (Ratim). Sesuai undangan yang beredar jam 09.00 wita, namun setelah tibahnya Komisi I di tempat kegiatan tak seorangpun dari Pemerintah Kecamatan Ratim berada di tempat kegiatan.

Alhasil dari tindakan Pemdes Ratim tersebut, membuat Ketua Komisi I bersama para anggota Komisi Sophia Antou SE, bersama Heidy Tumbelaka menjadi “Berang” sekali.

“Dari Kunker Komisi I di Kecamatan Ratim yang sudah ketiga, namun sangat disesesali sekali. Di Kecamatan ini Pemdes Ratim tidak tepat waktu dan ditambah lagi, Camat Ratimpun hanya diwakilkan oleh Sekcam. Ini sangat melecehkan kami Komisi I yang membindangi Pemerintahan,”tegas Kountur.

Kountur dengan nada yang cukup keras mengaskan, selaku anggota DPRD sesuai Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 148 ayat 2 menyebutkan, sebagai Pejabat Daerah yang artinya ketika pemerintah kecamatan dan pemerintah desa tidak menghargai maka jelas dianggap tindakan pelecehan terhadap pejabat daerah.

“Hal ini benar-benar sangat melecehkan kami Komisi I yang membindangi Pemerintahan, maka kedepan dipastikan kamibakan melakukan hearing dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), camat dan 10 Hukum Tua di Kecamatan Ratim,”ujar dengan nada kecewa.

Iapun sangat menyesalkan, para hukum tua yang hanya lebih mengutamakan mengurus Dana Desa Tahap III dibandingkan Kunker para Dewan Mitra yang membindangi Pemerintahan.

“Jujur saya sangat kecewa dengan tindakan para Pemdes Ratim, disaat kami akan melakukan Kunker namun 1 orang pun tidak ada di tempat. Seharusnya Pemdes Ratim yang menjemput kami Komisi I, bukan Komisi I yang menjemput Pemdes Ratim,”pungkas dengan Nada Marah.

Dirinya juga menganggap bahwa Dinas PMD tidak pro aktif dalam melakukan koordinasi dan memfasilitasi kegiatan Komisi I, padahal dalam pertimbangannya seharusnya kunker ini diapresiasi oleh Dinas PMD.

“Harusnya mereka bersyukur karena dalam penjelasan yang diberikan oleh kami Komisi I sangat gamblang dan semua hal yang berkaitan dengan regulasi tentang pemerintahan desa disampaikan begitu lugas, demi optimalisasi kinerja pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa,” tukasnya. (Cia)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.