Print This Post Print This Post
Home / Berita Pilihan / Bangun Sinergitas Terkait Pelaksanaan Tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, Biro Pemotda Setdaprov Sulut Gelar Rakor

Bangun Sinergitas Terkait Pelaksanaan Tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, Biro Pemotda Setdaprov Sulut Gelar Rakor

Pelaksanaan Rakor Pelaksanaan Dekonsentrasi Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Provinsi, Senin 20 Juni 2022.(Foto: ist)

 

MANADO, Swarakawanua.com– Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dan tugas pembantuan oleh daerah kabupaten/kota, Presiden dibantu oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP). “Presiden melimpahkan 46 (empat puluh enam) tugas dan wewenang kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat secara atributif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” ungkap Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Sulut, Weldie R Poli SP MA, usai Pembukaan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Dekonsentrasi Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Provinsi, Senin 20 Juni 2022.

Rakor yang dilaksanakan di Swissbel Hotel Maleosan, dibuka oleh Sekdaprov Sulut yang diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Ir. Jemmy Gagola, M.Si, ME. Turut hadir Direktur Dekonsentrasi Tugas Pembantuan dan Kerjasama Ditjen BAK Kemendagri, Dr. Prabawa Eka Soesanta, S.Sos, M.Si, dan Kepala KPPN Manado, diwakili oleh Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal KPPN Manado, Undip Yutoto Adi Nugroho.

Selanjutnya, Poli menambahkan, disamping tugas dan wewenang yang bersifat atributif, Presiden melalui Menteri/Kepala Lembaga dapat melimpahkan tugas dan wewenang yang bersifat delegatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. “Keberadaan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat,” jelas Poli yang pernah dipercaya sebagai Kepala Badan Penghubung Pemprov Sulut di Jakarta.

Pelaksanaan Rakor ini dititikberatkan pada pemberian informasi, sosialisasi, koordinasi dan pemberian pemahaman mengenai Hakekat Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dalam PP Nomor 33 Tahun 2018. “Koordinasi ini dilaksanakan untuk membangun sinergitas dengan perangkat GWPP dan instansi Pembina. Dimana rapat ini dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi dan pemahaman unit kerja perangkat GWPP terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang berkonsentrasi serta bertujuan untuk menginventarisir isu-isu strategis dan menganalisis terkait pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang pada rapat ini menindaklanjuti Rapat GWPP sebelumnya, yang dimaksud untuk mendalami implementasi GWPP baik di perangkat daerah provinsi maupun kabupaten/kota,” jelasnya sembari menambahkan, bahwa dalam rapat disentil juga menyangkut Penyelenggaraan Pembangunan dan Pengembangan Daya Saing Wilayah di Daerah Berbasis Kawasan Khusus dan Strategis Nasional.

Sementara itu, Kepala Bagian Pemerintahan Biro Pemotda, Drs James A Kewas MSi, dalam laporannya menjelaskan, Rakor ini menghadirkan narasumber dari Ditjen BAK Kemendagri, Kepala KPPN Manado, serta unsur Akademisi Carlo Gerungan, SH, MH, dan diikuti para peserta dari Unit Kerja Perangkat GWPP dan Perangkat Daerah terkait lainnya, para Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten/Kota, serta Panitia Pelaksana dalam hal ini Biro Pemerintahan dan Otda Setdaprov Sulut.(*/gyp)

About Peggy Sampouw

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *