Berikut Pernyataan Saksi Ahli Terkait Sengketa Lahan Di Desa Laikit

oleh -360 Dilihat

Guna menguji kebenaran isi gugatan perkara nomor 200/Pdt.G/2023/PN.Arm. Penggugat Yulin Pangemanan melalui kuasa hukum Noch Sambouw, SH, MH, CMC, menghadirkan saksi Ahli Hukum Perdata dari Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado Dr. Friend Henry Anis, SH, MSi pada 22 Februari 2024 lalu.

Dimana Ahli akan Menerangkan Legal Standing Penggugat berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1), berbunyi : Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Penggugat adalah Warga Negara Republik Indonesia sehingga Penggugat berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum tersebut haruslah dijamin oleh Negara melalui Pemerintah Republik Indonesia kepada setiap orang, jadi Negara wajib melindungi hak hukum suami atau isteri (yang telah menikah) secara terpisah (setiap orang);

Sebelum memberikan keterangan atau pendapatnya sebagai ahli. Terlebih dahulu Ahli mendengar uraian singkat mengenai contoh kasus perdata yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Penggugat dimana ada satu perkara perdata yang digugat hanyalah suami (bapak Herman) sedangkan isterinya (ibu Yulin) tidak turut digugat dan sang isteri (ibu Yulin) juga tidak memberikan kuasa atau persetujuan kepada suaminya (bapak Herman) untuk mewakilinya beracara di pengadilan dalam perkara tersebut padahal objek sengketa dalam perkara tersebut adalah tanah kebun yang dibeli oleh suami isteri tersebut (Herman dan Yulin) atau harta pendapatan bersama. Dalam perkara tersebut gugatan yang diajukan diterima dan suami (bapak Herman) yang digugat berada di posisi yang kalah. Selanjutnya di kemudian hari sang isteri (ibu Yulin) mengajukan gugatan terhadap pihak yang menggugat suaminya (Herman) dan subjek dalam gugatan dari sang isteri ada ditambahkan lagi orang/pihak lain yang terlibat dan seharusnya dijadikan sebagai pihak dalam perkara yang dimaksudkan sebelumnya diatas. Kemudian Kuasa Hukum Penggugat menanyakan kapasitas ibu Yulin dalam contoh kasus tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi : “Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”;

Ahli menerangkan kapasitas legal standing dari sang isteri (ibu Yulin) dalam melakukan gugatan baru tersebut bahwa kapasitas dari ibu Yulin ini dia mempunyai hak dan memenuhi syarat untuk mengajukan perkara dalam kedudukan sebagai penggugat karena sebagai seorang isteri dia itu tidak diikutsertakan di dalam proses hukum itu baik karena dia tidak diikutsertakan sebagai tergugat ataupun dia tidak memberikan kuasa untuk diwakilkan kepada suaminya dalam proses penyelesaian kasus tersebut padahal objek yang disengketakan adalah harta bersama antara sang suami bapak Herman dan ibu Yulin;

Bahwa apa yang menjadi putusan dari perkara yang tidak melibatkan ibu Yulin sebagai pihak maka tidak akan mengikat ibu Yulin;

Ahli berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari Hakim yang menolak eksepsi kurang pihak dari tergugat (bapak Herman) dalam contoh kasus tersebut diatas karena tidak mengikutkan ibu Yulin dalam gugatan pada contoh kasus diatas adalah pertimbangan yang tidak memenuhi syarat hukum yang tepat karena ada hak bersama atas objek sengketa dalam contoh perkara diatas;

Ahli menerangkan bahwa dalam hal harta bersama itu tentu adalah menjadi hak dari suami maupun isteri dan kalaupun itu mau disengketakan maka bukan hanya suami yang disengketakan tetapi juga harus bersama dengan isteri;

Oleh karena dalam contoh kasus diatas ibu Yulin sebagai isteri tidak diikutsertakan dalam gugatan maka tepat dan mempunyai alasan serta memenuhi syarat kalau ibu Yulin mengajukan juga gugatan tersendiri untuk menuntut haknya;

Bahwa perjanjian perikatan itu tidak mensyaratkan apakah harus tertulis ataukah secara lisan. Yang menentukan adalah perjanjian yang melahirkan perikatan itu dilakukan dengan memenuhi persyaratan sahnya perjanjian seperti yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Apakah lisan atau tertulis yang penting memenuhi syarat sahnya perjanjian dan tentunya perlu ada bukti;

Jika dalam perjanjian/perikatan itu terjadi dan telah memiliki bukti apalagi bukti kesaksian dari orang yang hadir apalagi ada bukti secara tertulis seperti termasuk “kwitansi” maka menurut Ahli perjanjian/perikatan itu patutlah diakui keberadaanya karena tidak menyalahi aturan yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata;

Menurut Ahli dalam hal jual beli yang dilakukan oleh orang tua dari pada ibu Yeni seperti yang diuraikan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat kita melihat dulu kebaradaan dari tanah yang menjadi objek jual beli itu siapa yang berhak atas tanah itu. Apabila objek tanah itu memang merupakan harta warisan yang masih merupakan hak bersam maka anak-anak harus diikutsertakan dalam jual beli tersebut, tetapi dalam hal objek tanah itu memang merupakan hak sepenuhnya dari orang tua maka anak-anak tidak dapat melakukan keberatan. Perlu diperhatikan karena uraian dari Kuasa Hukum Para Tergugat berbicara tentang harta kekayaan yang dihasilkan secara bersama-sama oleh pasangan suami dan isteri orang tua dari ibu Yeni maka yang perlu diperhatikan saat orang tua ayah dan ibu masih hidup adalah kewenangan mutlak terhadap harta kekayaan itu adalah orang tua untuk mengaturnya dan dari pengaturan itulah yang menjadi dasar hak yang wajib diterima oleh anak-anak;

Jika kedua orang tua saat masih hidup sudah membagikan hak masing-masing anak maka hal tersebut patutlah untuk diakui dan dibenarkan karena tujuannya sangatlah benar yakni agar di kemudian hari saat orang tua meninggal dunia tidak akan meninggalkan polemik bom waktu bagi anak-anak untuk memperebutkan harta warisan orang tua;

Harta kekayaan yang sudah dibagikan orang tua saat kedua orang tua masih hidup adalah mutlak sepenuhnya menjadi hak milik masing-masing anak-anak sesuai dengan apa yang telah dibagikan orang tua;

Sisa harta kekayaan bersama dari orang tua yang tidak dibagikan orang tua kepada anak-anak apalagi telah diatur sebagai milik orang tua untuk persiapan hidup hari tua maka patutlah untuk diakui dan dibenarkan sebagai hak mutlak menjadi milik orang tua selama orang tua masing-masing baik ayah atau ibu itu masih hidup;

Bahwa, jika telah diatur secara bersama oleh orang tua saat keduanya masih hidup yang mana anak-anak telah dibagikan harta-harta pendapatan bersama dan orang tua juga telah mengatur memiliki sebagian dari harta-harta pendapatan bersama yang tidak dibagikan kepada anak-anak maka oleh orang tua berhak sepenuhnya untuk menjual bagian miliknya begitupun sebaliknya terhadap bagian milik anak-anaknya sehingga dalam hal penjualan tanah oleh orang tua atas tanah yang sudah menjadi miliknya tidaklah wajib untuk melibatkan anak-anak;

Bahwa, jika objek tanah harta pendapatan bersama suami isteri (orang tua) hanya satu dan salah satu dari suami isteri (orang tua) meninggal dunia maka tanah tersebut menjadi milik bersama antara orang tua yang masih hidup dan anak-anak sebagai ahli waris;

Bahwa perjanjian atau perikatan hanya bisa mengikat bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian/perikatan tersebut dan tidak mengikat terhadap orang/pihak lain yang tidak terlibat atas perjanjian/perikatan itu;

Terkait batalnya suatu perjanjian/perikatan ada 2 (dua) sifat yakni, bersifat pembatalan dan batal demi hukum.
a. Pembatalan terjadi atau dilakukan oleh para pihak yang membuat perjanjian/perikatan itu;
b. Batal demi hukum terjadi jika perjanjian/perikatan itu dibuat secara cacat hukum;

Terkait dengan contoh kasus yang diuraikan oleh Kuasa Hukum dari Para Tergugat mengenai adanya peristiwa jual beli tanah antara “A” dan “B” selanjutnya di kemudian hari ada pengembalian uang dari “C” kepada “D” karena uang yang dipakai oleh B untuk membayar tanah milik “A” adalah uang orang tua D yang dipinjam B melalui D.

Akan hal tersebut, perjanjian/perikatan penjualan tanah antara “A” dan “B” tidaklah bisa dikatakan batal karena perjanjian/perikatan jual beli tersebut hanya bisa dibatalkan oleh “A” dan “B” jika kedua-duanya berkemauan untuk membatalkan perjanjian/perikatan jual beli tersebut, jika hanya satu pihak “A” atau “B” yang berkemauan untuk membatalkan perjanjian/perikatan itu maka secara hukum perjanjian/perikatan itu tidak bisa dibatalkan.

Perihal uang yang dipakai oleh “B” yanbg dipinjam dari orang tua “D” melalui “D” untuk membeli tanah milik “A” itu adalah urusan utang piutang antara “B” dengan “D” serta orang tuanya “D” yang tentunya tidak bisa membatalkan perjanjian/ perikatan jual beli tanah antara “A” dan ”B” tersebut diatas;

Mengenai hak waris dari isteri dan anak-anak setelah suami meninggal dunia adalah merupakan suatu hal yang patut untuk diterapkan dan sudah teranulir dalam Pasal 832 KUHPerdata;

Mengenai Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan oleh Pemerintah di salah satu Desa didalamnya ada tercantum nomor register dan folio tetapi kalau nomor register dan folio itu tidak tercatat dalam Buku Register Desa tersebut maka nomor register yang dicantumkan dalam Surat Keterangan tersebut adalah tidak benar. Sedangkan terkait dengan ada perbedaan nomor entah register atau folio dalam Buku Register Kepemilikan Tanah di suatu Desa dengan nomor register atau folio dalam Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa tersebut Ahli berpendapat bahwa memang ada ditemukan beberapa Buku Register di Desa yang diutak atik oleh si pemegang Buku Register. Bisa saja Surat Keterangan yang dibuat oleh Pemerintah Desa telah dicantumkan didalamnya ada nomor register dan folio kemudian nomor register dalam Surat Keterangan tersebut tidak terdapat dalam Buku Register Desa karena sudah diutak atik orang yang memegang Buku Register di Desa, bisa juga salah satu nomor register atau nomor folio yang dicantumkan dalam Surat Keterangan yang dimaksud berbeda dengan nomor register atu folio yang ada dalam Buku Register Desa itu tergantung dari orang/oknum petugas di Desa tersebut yang membuat Surat Keterangan yang dimaksud;

Terkait dengan Buku Register kalau ditakar dengan bukti kepemilikan yang lain seperti sertifikat Ahli berpendapat bahwa Buku Register adalah alat bukti tertulis dan sangat penting sebagai pendukung dalam pembuatan sertifikat jadi masing-masing punya peran. Timbulnya sertifikat itu karena ada kesesuaian dari Buku Register Desa. Buku Register itu adalah merupakan alat bukti tetapi tidak selevel dengan sertifikat karena nilai pembuktiannya sertifikat lebih diatas dari Buku Register;

Menanggapai uaraian yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Penggugat yang mengatakan jika dalam suatu keluarga ada suami isteri dan anak-anak memiliki misalnya 11 atau 12 bidang tanah dan sebelum suami isteri ini meninggal dunia mereka sudah membagikan bidang-bidang tanah tersebut kepada masing-masing anak-anak untuk yang sepuluh bidang tanah kemudian untuk suami dan isteri disisakan 2 bidang tanah sebagai milik dari suami isteri maka saat suami dan/atau isteri menjual bagian hak milik mereka masing-masing maka Ahli menjelaskan bahkan menekankan bahwa anak-anak tidak bisa lagi untuk keberatan atau kompalin karena anak-anak sudah mempunyai bagiannya masing-masing begitupun suami isteri atas pembagian yang sudah dilaksanakan sebelumnya;

Atas perjanjian/perikatan jual beli tanah milik adat yang sudah menjadi milik perorangan dan belum terdaftar baik di register tanah di desa juga belum memiliki bersertifikat saat dilakukan transaksi jual beli dan tidak melibatkan pejabat yang berwenang pada saat itu maka perjanjian/perikatan jual beli tersebut tidak bisa dibatalkan karena dalam hal perjanjian sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata tidak disebutkan perjanjian itu harus dibuat dihadapan pejabat yang berwenang tetapi hanya menyebutkan dua belah pihak dan secara sah yang tentunya sahnya itu mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdata dan perjanjian/perikatan itu hanya bisa batal dengan adanya sepakat kedua belah pihak yang membuat perjanjian/perikatan tersebut;

Ketika penjual tanah sudah menyerahkan fisik tanahnya untuk dikuasai dan saat itu juga langsung dikuasai dan diduduki oleh pembeli maka yang dimaksud dengan peralihan terkait “asas levering” itu sudah dianggap terlaksanakan;

Jika ada Surat Keterangan Pengukuran Tanah dan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh Pemerintah suatu Desa mengenai gambar tanah yang tertulis dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa tersebut sama dengan gambar tanah yang tertera dalam Buku Register Tanah kemudian nomor register dalam Surat Keterangan tersebut sama dengan yang tertera dalam Buku Regester Desa namun nomor folio yang tertulis dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa tersebut tidak sama dengan nomor folio dengan yang tercantum dalam Buku Register Desa maka yang bertanggung jawab dalam kesalahan tersebut adalah Pemerintah Desa tersebut karena Pemerintah Desa tersebutlah yang punya kewenangan terkait dengan keberadaan dengan Register Desa;

Disamping itu Untuk menguji kebenaran isi materi gugatan dari Penggugat maka Tergugast I s/d Tergugat VII menghadirkan Saksi Ahli Hukum Perdata dari Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado bernama Dr. Rieth Lieke Lontoh, SH, MH dalam persidangan dan telah memberikan keterangan, sebagai berikut :

Bahwa dalam hukum waris dikenal dengan adanya 3 (tiga) point, yakni : 1. Harta Warisan; 2. Pewaris; 3. Ahli Waris;
Dalam hal harta pendapatan bersama, apabila suami meninggal maka tang menjadi ahli waris adalah isteri dan anak-anak begitupun sebaliknya jika isteri yang meninggal maka yang menjadi ahli waris adalah suami dan anak-anak;

Kalau objek harta bersama itu belum dibagi berarti kalau salah satu ahli waris menjual maka dia harus ada persetujuan dari semua ahli waris lainnya;

Kalau harta bersama itu sudah dibagi maka masing-masing ahli waris itu berhak untuk menjual yang menjadi bagiannya;

Waris itu ada 3 (tiga), yakni : 1. Waris Adat; 2. Waris Perdata; 3. Waris Islam;

Terhadap uraian contoh kasus yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Tergugat I s/d Tergugat VII mengenai perjanjian/perikatan jual beli antara A dan B kemudian ada pengembalian uang dari anak-anak A kepada C, Ahli menjelaskan bahwa jika sudah terjadi perjanjian/perikatan jual beli maka pengembalian itu sepanjang itu disepakati dan punya etikad baik dari para pihak itu sah-sah saja;

Bahwa jika ada etikad baik terkait contoh kasus diatas ya otomatis sebenarnya itu tidak menjadi permasalahan kalau misalnya yang B menyetujui bahwa uang tersebut dikembalikan kepada C;

Bahwa terkait contoh kasus diatas jika anak-anak A melakukan pengembalian uang kepada C maka pengembalian yang dilakukan oleh anak-anak itu tidak sah karena mereka bukan para pihak dalam perjanjian/perikatan yang disebutkan dalam contoh kasus diatas;

Menurut Ahli bahwa selagi orang tua (suami isteri) masih hidup maka hak kewenangan penuh terhadap harta benda milik bersama ada pada suami isteri dan mereka bisa lakukan apapun terhadap harta benda itu;

Ahli berpendapat juga sesuai dengan logika hukum Ahli sendiri tanpa didukung literasi lain bahwa apabila harta bersama itu akan dialihkan kepada pihak ketiga maka harus mendapatkan persetujuan bersama karena menurut Ahli sepanjang ada persetujuan bersama maka harta bersama itu bisa dialihkan kepada pihak ketiga sepanjang bisa diterima oleh para pihak;

Bahwa sesuai dengan waris hukum perdata bahwa apabila suami atau isteri meninggal maka masih-masing ahli waris baik anak-anak atau ibu/ayah yang masih hidup memiliki hak waris yang sama;

Terhadap harta bersama di kaitkan dengan bunyi UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) dapat diartikan bahwa dalam hal objek harta bersama berarti kedua belah pihak mempunyai hak yang sama karena Undang-Undang dan peraturan itu tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 karena UUD 1945 adalah dasar hukum yang tertinggi;

Dalam konteks hukum waris perdata, apabila pewaris suami isteri masih hidup dan sudah membagi hartanya maka hal itu bukan disebut dengan pemberian harta warisan tetapi itu namanya hibah bukan disebut sebagai pewarisan karena saat kedua orang tua masih hidup maka harta bersama itu bisa juga diberikan kepada orang lain;

Kalau pewarisan itu nanti akan terbuka saat sipewaris itu meninggal dunia;

Ahli berpendapat bahwa yang dikatakan nebis in idem itu kalau objek dan subjek serta materi dalam perkara/gugatan yang diajukan sama dengan objek dan subjek serta materi perkara/gugatan yang sudah pernah diperiksa di Pengadilan dan telah memiliki putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Ahli berpendapat, perihal hukum waris adat segala sesuatunya diatur dalam adat istiadat setempat dan berlaku dimana adat istiadat itu diberlakukan. Kalau di Indonesia di kenal ada 19 (sembilan belas) hukum adat jadi sepanjang adat kebiasaan itu disepakati maka hukum adat itu berlaku;

Dalam konteks hukum adat Minahasa suku Tonsea ada adat kebiasaan dari orang tua suami isteri saat masih hidup mereka sudah membagi harta bersama mereka sebagian kepada anak-anak untuk menjadi milik anak-anak dan sisanya untuk menjadi milik si suami isteri untuk bekal hari tua dan kebiasaan ini dipegang terus sebagai kebiasaan sampai sekarang maka menurut Ahli pembagian harta bersama dengan cara tersebut berlaku dan bisa disebut dengan pembagian harta bersama secara adat.(***/MJS)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.