SULUT, Swarakawanua.com – Guna mesinkronisasikan lintas Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dan SKPD bermuara ke Desa sebagai pusat bantuan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Sulut berupaya melakukan terobosan dengan membentuk Forum Program Bina Desa dalam mendukung Nawa Cita Presiden Jokowi serta Operasi Daerah-Selesaikan Kemiskinan (OD-SK).
Dihadapan Wartawan Swarakawanua.com Selasa (26/7) Sekertaris BPMPD Sulut Dra Feibe Rondonuwu MSi mengutarakan, program tersebut sudah disetujui melalui RPJMD dan saat ini pihaknya baru membentuk forum.Untuk itu Setelah keluar SK Gubernur Sulut akan dibentuk tim yang beranggotakan lintas SKPD.
“Bantuan tersebut diperuntukkan bagi Desa yang dikategorikan miskin dan tertinggal, agar tepat sasaran dan sejajar dengan Desa yang sudah sejahtera.”Pungkas Feibe sapaan akrabnya.
Lanjut Feibe pihaknya sementara menunggu verifikasi falidasi (verifali) dari Kabupaten terkait dan terpenting Hukum Tua agar secepatnya memasukkan verifali, sehingga dapat diketahui jelas kebutuhan dan tipologi Desa terkait.
“Misalkan ada Desa tertinggal atau miskin yang membutuhkan aliran listrik, akses jalan pertanian, bibit pertanian, alat pertanian, masalah rawan pangan, perlengkapan Nelayan dan sebagainya akan dibantu oleh SKPD sesuai bidangnya.Selain itu terkait dana SKPD akan keroyokan bersama, sesuai tipologi Desa masing-masing.”Jelas Sekertaris yang akrab dengan Wartawan.
Papar Feibe untuk usulan bantuan disiapkan 110 Desa binaan dalam 11 Kabupaten, sehingga diharapkan Bupati sebagai Pembina agar secepatnya mendata dan melihat layak atau tidak Desa di wilayahnya tersebut.
“Hingga hari ini berdasarkan data ada 20 Desa dalam dua Kabupaten yang sudah masuk antara lain Kabupaten Sangihe dan Boltim, sehingga diimbau secepatnya didata agar setelah direalisasi proses berjalan cepat,” pinta Feibe.
Senada dengan itu, Kasub Pengembangan Usaha Ekonomi BPMPD Wempi B Waroka membenarkan statement Sekertaris BPMPD Provinsi Sulut.
“Inti dari Program tersebut yakni adanya Desa yang disejajarkan.Walaupun data sudah masuk di BPMPD Sulut, selanjutnya Kami turun mengecek langsung Ke Kumtua agar terciptanya sinkronisasi.Ditambahkan untuk verifali kategori Desa tertinggal harus berdasarkan SK Bupati,” tutupnya.(Egen)
