Cemarkan Nama Baik Di Medsos, Pemkab Mitra Tempuh Jalur Hukum

oleh -799 Dilihat

MITRA, Swarakawanua.com– Pencemaran nama baik di Media Sosial (Medsos), Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) memilih menempuh jalur hukum setelah di grup Facebook Kerukunan Kawanua Minah asa Tenggara (KKMT).

Pasalnya, postingan tersebut Pemkab Mitra menyatakan ini satu pembohongan Publik dan bahkan mengarah pada pencemaran nama baik.

Jalur hukum yang ditempuh Pemkab adalah dengan melaporkan postingan tersebut ke Polres Mitra, Selasa 7 Maret 2023. Pemkab Mitra dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, didampingi oleh Tim Kuasa Hukum Pemkab Mitra.

Disaat di wawancarai sejumlah awak media Tim kuasa Hukum Pemkab Mitra yang terdiri Danny Kountu, SH, Dirk Tolu, SH, serta Arce Kalalo, SH menjelaskan bahwa, isi postingan itu menyebutkan bahwa salah satu pekerjaan pembangunan ruas jalan di Mitra adalah fiktif.

” Apa yang di muat di medsos Facebook seolah-olah Pemkab Mitra membuat proyek fiktif, padahal sebenarnya proyek itu ada. Ini artinya postingan itu merupakan kebohongan dan mengarah pada pencemaran nama baik,” ujar Dirk Tolu di Mapolres Mitra.

Lebih lanjut dikatakan ketiga tim kuasa hukum Pemkab Mitra, Kountu, Tolu, serta Kalalo mengatakan, sungguh naif bagi Pemkab Mitra jika mengalokasikan anggaran untuk pekerjaan yang ternyata tidak ada atau dalam artian fiktif.

“Sedangkan Komitmen Bapak Bupati James Sumendap, SH, MH adalah melaksanakan pemerintahan, pembangunan dan Kepelayanan kepada masyarakat sesuai dengan aturan yang ada,” ucap mereka.

Ditambahkan lagi, Bupati adalah seorang sarjana hukum, master hukum yang kami rasa tak mungkin akan mengambil resiko membiarkan instansi teknis melakukan penyimpangan separah proyek fiktif.

“Ini postingan yang tak masuk akal, fitnah, dan bohong, karena itu. Kami saat ini menempuh jalur hukum,” imbuh mereka.

Karena itu, Kountu, Tolu, dan Kalalo mengutarakan, yang dilaporkan pihaknya adalah soal penyebaran berita bohong atau hoaks.

“Nanti biarlah kepolisian yang akan melakukan penelusuran lebih lanjut terhadap kemungkinan tindak pidana lain seperti pencemaran nama baik atau terkait pemanfaatan IT, dan seterusnya. Kita percayakan sepenuhnya kepada aparat kepolisian,” kata mereka.

Sementara itu, Kalalo menambahkan, jalur hukum yang ditempuh Pemkab tidak lain adalah untuk memberikan pembelajaran kepada semua pihak agar jangan sembarangan menuduh, menyebarkan berita yang tidak benar, bahkan cenderung fitnah.

“Lewat proses hukum ini biarlah nanti akan diuji soal postingan itu,” terangnya.(CIA)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.