SULUT, Swarakawanua.com -Terkait Surat Keputusan (SK) Menteri Sosial (Mensos) RI nomor 170 Tahun 2015, Dinas Sosial Sulawesi Utara (Sulut) Kamis (18/2) Pukul 11.00 Wita menggelar Rapat Koordinasi pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial bersama 15 Kadis Sosial Kabupaten/ Kota se Sulut bertempat di Kantor Dinsos Prov Sulut.
Dalam SK Mensos RI tersebut adalah tentang penetapan Penerimaan Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan 2016.Dimana, dikeluarkannya surat tersebut akan menimbulkan gejolak sosial di tengah masyarakat Sulut.
Hal tersebut diutarakan Kadis Sosial Provinsi Sulut DR Liesje G Punuh M,Kes saat memimpin jalannya Rakor tersebut.
Dikatakan Punuh, dengan timbulnya gejolak tersebut maka menyebabkan adanya pengurangan data sasaran Penerima Bantuan Iuran jaminan Kesehatan nasional (Jamkesmas).”Timbulnya gejolak tersebut dapat menyebabkan pengurangan data sasaran penerima iuran Jamkesmas,melalui subsidi pelayanan Kesehatan bagi Fakir Miskin dan anak terlantar,” ungkapnya.
Diakuinya pihaknya juga tak dapat menghindar ketika pertanyaan kepada masyarakat lebih dominan kepada Dinsos didalam pengawalan verifikasi dan validasi (Vervali) data di lapangan.”Hal itu terjadi karena Dinsos diberikan tanggung jawab terkait Vervali tersebut,sehingga rapat ini difokuskan membahas isu strategis terkait dengan dinamika untuk mendapatkan data di lapangan,” katanya.
Punuh menambahkan data tersebut mengacu kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial terutama fakir miskin dan anak terlantar.”Nanti akan didata mana masyarakat yang dikategorikan miskin mendapat bantuan sesuai Keputusan Mensos Nomor 146 Tahun 2013.Karena berkaca dari yang lalu banyak program yang tidak tepat sasaran dimana ada penerima dobel.Selain itu akan dilakukan Musyawarah Desa siapa yang berhak mendapatkan bantuan tersebut dan yang tidak,” tandasnya.
Dia berharap sehubungan menunjang visi misi Gubernur Sulut dalam penuntasan kemiskinan, Punuh meminta Kepada Gubernur untuk membuat satu Pergub terkait data yang tidak valid tersebut.”Sehubungan menunjang Visi misi Gub Sulut dalam memberantas kemiskinan, saya berharap Gubernur membuat Pergub tekait data yang tidak valid,” pungkasnya.(Egen)
