MANADO. swarakawanua.com – Terkait dengan Rp 10 Juta lebih gaji calo yang ditilep Unsrat, ada dugaan keterlibatan Bendahara, AK. Kuat dugaan adanya kerja sama bendahara dikarenakan saat mediasi penyelesaian antara 2 PNS yang gajinya ditilep, sang bendahara turut hadir bersama Ombudsman Perwakilan Sulawesi Utara, Hilda Tirajoh, Wakil Rektor 2 Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Dr. Flora Kalalo, SH.,MH, Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan, Dra. Siantje Lumintang, Kepala Bagian Kepegawaian, William Pangemanan, SH.,MH, Kepala Bagian Hukum Tatalaksana dan Barang Milik Negara Unsrat, Daniel Pangemanan, SH.,MH. Frankiano Randang, SH, sebagai kuasa hukum Unsrat.
Dalam mediasi itu, ada kesepakatan bahwa gaji yang ditahan selama 11 bulan itu akan dipotong sebesar 50 persen untuk diserahkan kepada orang tua calon mahasiswa, Bpk. Zadrak Sandana, dengan catatan penyerahan uang tersebut harus diserahkan dihadapan Wakil Rektor 2, orang tua, dan 2 PNS yang bersangkutan dan harus ada surat pencabutan perkara dari pihak kepolisian, yang akan dibuktikan dengan Berita Acara Penyerahan uang itu.
Dari pengakuan 2 PNS, perjanjian yang dilakukan dilanggar oleh pihak unsrat karena kedua PNS dimaksud sampai menerima resi bukti transfer, tidak pernah ada pemberitahuan dan tidak pernah menerima surat pencabutan perkara sesuai perjanjian.
“Kami terkejut saat mendapat informasi bahwa uang yang dipotong itu sudah diserahkan diam-diam kepada Bpk. Zadrak Sandana. Dan anehnya ketika kami meminta bukti transfer itu, justru dijawab oleh bendahara bahwa dia tidak bisa mengeluarkan dokumen apa pun yang ada kaitannya dengan kami, atas dasar perintah pimpinan,” beber Olga Rumondor didampingi Maya Pandaleke.
Lanjut dijelaskan keduanya, merasa ada yang tidak beres, kedua PNS itu langsung menghadap Wakil Rektor 2 dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. “Sebagai pimpinan, kami menghadap dan memberitahu semua apa yang terjadi,” kata Olga didampingi Maya. (ivan mengko)
