JAKARTA, Swarakawanua.com – Dugaan kasus korupsi yang melibatkan salah satu oknum komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia (RI), HM alias Herwyn terus bergulir. Forum Peduli Demokrasi (FOPDEM) Indonesia yang telah mengawal kasus tersebut mendesak untuk segera mencopot jabatan Herwyn sebagai komisioner Bawaslu RI.
Hamdani dari FOPDEM Indonesia menegaskan bahwa Herwyn diduga kuat melakukan penyalahgunaan anggaran di Pilkada Sulut tahun 2020 lalu. “Herwyn diduga menggunaan dana hibah saat menjabat Ketua Bawaslu Sulut dan sekarang Herwyn salah satu Komisioner Bawaslu RI. Kami minta kasus ini diusut tuntas,” tegasnya.
Kata Hamdani, FOPDEM Indonesia juga mendesak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) segera memecat Herwyn yang mejabat Komisioner Bawaslu RI. “Herwyn dicurigai telah menyalahi aturan kode etik sebagai penyelanggara Pemilu. Herwyn juga diduga kuat mengintervensi Timsel Bawaslu Propinsi dan Kabupaten/Kota,” terangnya.
FOPDEM Indonesia juga kata Hamdani meminta dengan tegas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI segera memanggil Herwyn. “Laporan yang dilayangkan LSM Transparansi Sulut perihal dugaan korupsi dana hibah Pilkada Sulut tahun 2020 senilai Rp.108 Miliar, segera ditindaklanjuti,” ucapnya.
Bahkan Hamdani mendesak Mabes Polri dan Kejagung memproses laporan dari NGO yang telah masuk atau yang diajukan. “Indikasi pelanggaran regulasi yang dilakukan Herwyn sebagai pejabat publik tidak boleh didiamkan. Akan rusak negara ini manakala praktek yang berdampak buruk dibiarkan,” katanya.
Sementara fungsionaris LSM Transparansi Sulut, Ramdan Maliki mengatakan, dalam waktu dekat akan menggelar aksi besar-besaran bersama FOPDEM Indonesia. Rakyat akan menuntut transparansi atas segala penggunaan anggaran negara untuk dipertanggungjawabkan. Kami akan melakukan demo di kantor DKPP, kantor KPK, dan kantor Kejaksaan Agung,” tutupnya.(***)
