MANADO, Swarakawanua.com – Bertempat di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulawesi Utara (18/03), Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Utara Ronald Lumbuun bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Sulawesi Utara (Sulut) lainnya menghadiri kegiatan Malam Bacarita Deng Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dengan tema “Menjaga Harmoni Kebhinekaan untuk Mewujudkan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang Demokratis”.
Gubernur Sulut Olly Dondokambey menyampaikan bahwa terselenggaranya kegiatan ini adalah wujud konsistensi, tekad dan komitmen untuk memberikan karya bagi agenda pemerintah serta pembangunan bangsa dan daerah khususnya untuk pelaksanaan dan mewujudkan pemilu dan pilkada yang demokratis, dewasa, aman dan damai dimasa mendatang.
Dari survey oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sulut merupakan salah satu provinsi rawan pilkada, namun ini dibantah oleh Olly karena terbukti selama ini tidak ada permasalahan yang terjadi selama pilkada, “Toleransi beragama di Sulut tidak perlu diragukan lagi dan hingga saat ini terjaga dengan baik”, tegasnya.
Olly Dondokambey menuturkan, Sulut sama sekali tidak terpengaruh dengan isu politik identitas selama proses demokrasi berlangsung. “Itu karena kerja sama dan koordinasi yang terus terjalin bersama semua unsur pemerintah, pemimpin agama, FKUB dan para tokoh masyarakat,” ujar Gubernur Olly.
Sebab itu, tambah Olly, sudah menjadi kewajiban seluruh warga Sulut mewujudkan pemilu demokratis, karena merupakan momentum keberlangsung arah kehidupan bangsa.
Sementara Mahfud MD menyampaikan terima kasih kepada Olly Dondokambey dan jajaran karena memfasilitasi agenda malam bacirita tersebut.
Di kesempatan memberikan sambutan, Mahfud menyebutkan Sulut sebagai laboratorium pluralisme yang hebat di Indonesia. “Kerukunan dan toleransi beragama terjaga dengan utuh. Yang muslim menjaga ibadah nasrani saat natal, begitu sebaliknya,” tukas Mahfud.
Terkait Pemilu, Mahfud menegaskan bahwa tidak akan ada penundaan Pemilu maupun Pilkada pada tahun 2024 sebagaimana isu yang tersebar saat ini.
“Pertemuan malam ini krusial lantaran kita dikejutkan oleh rumor adanya penundaan pemilu lantaran putusan pengadilan Jakarta Utara yang memenangkan gugatan sebuah partai dan meminta KPU untuk menunda pemilu sampai tahun 2025”, tandasnya.(mey)
