MELONGUANE, Swarakawanua— Dinas Perindagkop Talaud mengeksekusi Pasar Lama Melonguane di Kelurahan Melonguane, Kamis 25 Juli 2019. Sebelumnya instansi yang mengurusi masalah pasar ini juga melakukan relokasi pasar dadakan di Kawasan Wisata Kuliner, Pantai Indah Melonguane. Saat dikonfirmasi, Kabid Pengelolaan Pasar Dinas Perindagkop Juliano Parauba mengatakan, rencana relokasi pasar tersebut sudah ada sejak dua tahun yang lalu, namun masih terkendala dengan persiapan lahan yang ada di pasar baru yang masih harus disiapkan maka proses relokasi baru terlaksana saat ini. “Sehingga setelah merelokasi pasar dadakan yang ada di Pantai Indah Melonguane, kami lanjutkan dengan pasar lama ini. Karena pasar baru, sudah bisa digunakan,” ungkapnya.
Relokasi ini bertujuan agar masyarakat yang melakukan aktivitas jual beli, sudah dilakukan di pasar baru. “Sekalipun masih ada penolakan dari beberapa orang pedagang, namun proses relokasi tetap berjalan lancar. Ini bertujuan agar aktivitas jual beli, sudah terpusat di pasar yang baru. Akan percuma bila pasar yang sudah di buat sebaik mungkin oleh pemerintah, tapi tidak digunakan, oleh para pedagang,” bebernya.
Para pedagang diharapkan dapat menerima relokasi ini. “Karena ini bertujuan menghilangkan kekumuhan, mengingat Melonguane adalah ibukota. Selain itu, di pasar baru, kebersihan dan kenyamanan pedagang dan pembeli dapat terjaga. Karena di sana sudah ada terminal yang siap dioperasionalkan, kami juga akan membuat pelabuhan speedboat di lokasi pasar baru, sebagai sarana pendukung, peningkatan aktivitas jual beli masyarakat,” ujarnya.
Sejumlah pedagang yang lapaknya di bongkar untuk dipindahkan ke pasar baru, awalnya melakukan protes, namun tampaknya sudah terlihat menerima lapaknya dipindahkan ke pasar baru. “Kami menerima, asalkan jangan ada lagi yang masih berdagang di sini. Jangan sampai terjadi ketidakadilan. Tapi kalau semua pedagang di sini dipindahkan, kami senang,” kata Martje, salah satu pedagang di pasar lama.
Ia juga meminta pemerintah dapat mengatur ongkos, transportasi umum seperti bentor, agar aktivitas jual beli masih bisa terjangkau. “Karena kalau biaya transportasi tinggi, maka harga jual pun ikut naik. Tapi kami merasa, pemerintah sudah memikirkan terkait hal tersebut,” imbuhnya.(alj)
