Print This Post Print This Post
Home / Manado / DPRD Provinsi Sulut Menggelar Rapat Paripurna Penandatangan Nota Kesepakatan KUA-PPAS Perubahan TA 2022

DPRD Provinsi Sulut Menggelar Rapat Paripurna Penandatangan Nota Kesepakatan KUA-PPAS Perubahan TA 2022

Manado,Swarakawanua.com-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) sepakati KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2022.

Kesepakatan tersebut dilakukan dalam agenda rapat paripurna DPRD penandatangan nota kesepakatan KUA-PPAS Perubahan TA 2022, Jumat (16/09/2022) di ruang rapat Paripurna DPRD Sulawesi Utara.

 

Rapat paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen SpB KBD didampingi Wakil Ketua DPRD Victor Mailangkay dan James Arthur Kojongian. Dihadiri Wakil Gubernur Sulut Steven OE Kandouw, Sekretaris DPRD Sulut Glady Kawatu dan sejumlah Anggota DPRD Sulut.

Ketua DPRD Sulut Fransiskus A Silangen menyatakan, dalam perubahan APBD tahun 2022, kiranya pemerintah provinsi dapat memprioritaskan sektor kesehatan, sosial, dan pendidikan, dimana sektor ini sangat berhubungan langsung dengan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam mendukung pemulihan ekonomi di masa pandemi covid-19.

“Penambahan anggaran untuk dinas sosial yang semula dalam angka pencapaian rancangan perubahan KUA dan PPAS tahun anggaran 2022 mengalami penurunan. Bantuan sosial lebih diperhatikan dan anggaran untuk program pengobatan lansia ditambahkan kembali,” tegas Silangen.

“Pembinaan dan pengembangan sumber daya untuk para atlet Sulawesi Utara, serta pemberian bantuan seragam dan alat-alat olahraga sebagai penunjang prestasi atlet dalam membawa nama daerah. Dan kesepakatan-kesepakatan lain sebagaimana hasil rapat pembahasan KUA dan PPAS Perubahan APBD 2022,” ujar Silangen.

Sementara dalam sambutan, Wagub Steven Kandouw menyampaikan apresiasi kepada segenap pimpinan maupun anggota DPRD Sulut yang sudah melaksanakan berbagai tahapan pembahasan terkait Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

“Sampai tadi malam, proses pembahasan antara Banggar dan TAPD sangat dinamis. Ini merupakan wujud komitmen teman-teman dalam menghasilkan suatu produk yang bukan asal-asalan, tentunya melewati kajian, pertimbangan, elaborasi yang sangat mendalam,” ujar Wagub Kandouw.

Dia pun mengingatkan, kebijakan penganggaran dalam Perubahan APBD TA 2022 secara umum ditujukan untuk memecahkan permasalahan penting dan mendesak, yang dapat menjadi sektor pengungkit dan mengarah pada sektor pendorong utama pembangunan.

 

“Kita juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kenaikan BBM, dan lain-lain, sehingga ini sedikit banyak mempengaruhi kondisi APBD dengan substansi yang penting, baik pendapatan maupun belanja daerah,” katanya.

Dia menerangkan, pada intinya penyesuaian maupun penambahan-penambahan dalam struktur APBD tahun ini bermuara pada upaya bersama dalam memantapkan pencapaian 8 prioritas pembangunan, yakni:

1. Pemulihan ekonomi dan Reformasi Birokrasi dampak pandemi Covid-19;

2. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan;

3. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran;

4. Adaptasi lingkungan dan mitigasi bencana;

5. Ketersediaan dan distribusi pangan;

6. Penguatan UMKM dan industri pengolahan;

7. Peningkatan infrastruktur dasar dan sosial;

8. Penguatan stabilitas trantibmas dan transformasi pelayanan publik.

Terakhir, Wagub mengucapkan terima kasih kepada DPRD Sulut, selaku mitra kerja konstruktif Pemerintah Provinsi, yang hingga saat ini terus menunjukkan kolaborasi positif untuk menunjang tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Sulut.

“Mari kita terus jaga harmonisasi kemitraan yang saling membangun, sebagai wujud nyata kepedulian dan tanggung jawab bersama dalam memajukan bangsa dan mensejahterahkan rakyat di Sulawesi Utara,” pungkasnya. (Fei)

About Feicy Tatilu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *