Manado,Swarakawanua.com-Lewat Rapat Paripurna, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama DPRD Sulut menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2023, Selasa (9/8/2022) di Kantor DPRD Sulut.
Rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut Andi Silangen dan dihadiri oleh Gubernur Olly Dondokambey, Wakil Gubernur Steven OE Kandouw, Pj. Sekdaprov Praseno Hadi dan jajaran Anggota DPRD Sulut serta Pemprov Sulut.
Pada kesempatan itu, Gubernur Olly menyampaikan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota Deprov atas kesepakatan KUA dan PPAS APBD Sulut tahun anggaran 2023.
“Sejak diajukannya KUA dan PPAS APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2023, kami berkomitmen untuk mampu mengakomodir segala aspek kebutuhan masyarakat di dalamnya,” kata Olly.
“Menjadi syukur, komitmen ini disambut baik oleh DPRD Provinsi Sulawesi Utara, yang kemudian memberikan masukan, informasi, rekomendasi, sekaligus koreksi maupun kritik yang membangun, dan bersama-sama menyempurnakan berbagai kekurangan dalam KUA dan PPAS APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2023 ini , sehingga beberapa tahapan, pembahasan-pembahasan telah kita lewati,” lanjutnya.
Olly mengungkapkan bahwa Tahap Ke-4 RPJPN 2005-2025 (RPJMN 2020-2024) yang tidak sesuai dengan Undang-Undang RPJPN Nomor 17 Tahun 2007; Tema Pembangunan RKP 2023; hingga pada Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023.
“KUA dan PPAS yang kita inginkan bersama hari ini, nantinya akan menjadi dasar berpijak dalam penyusunan dan pelaksanaan program setiap Perangkat Daerah pada Tahun Anggaran 2023, termasuk sebagai acuan penyusunan RKA Perangkat Daerah,” jelasnya.
Terkait dengan itu, Gubernur juga menyampaikan kebijakan pembangunan daerah di tahun 2023 yaitu peningkatan daya saing daerah melalui pembangunan Sumber Daya Manusia dan infrastruktur yang berkualitas serta berwawasan.
Karena itu, aktualisasi dari berbagai program dan kegiatan di tahun 2023 nanti, diharapkan mampu mewujudkan beberapa ekspektasi ekonomi makro Sulut.
“Merealisasikan prioritas-prioritas pembangunan, khususnya dalam upaya mencapai target kebijakan makro daerah, menjadi tanggung jawab kita bersama, sehingga kita harus mengupayakannya secara bersama-sama,” kuncinya.
Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen bersama jajaran Anggota DPRD Sulut menyambut baik apa yang menjadi arah kebijakan daerah dalam mencapai rakyat.
Ketua Andi juga memberi apresiasi terkait pertumbuhan ekonomi daerah Sulut yang beberapa waktu lalu dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Dimana menyentuh angka 5,93% secara year on year. Atau di atas PE nasional 5,44% di triwulan II tahun 2022.
Setelah dua triwulan sebelumnya ekonomi Sulut tumbuh di bawah rata-rata nasional.
Diungkapkan Silangen, capaian tersebut buah dari komitmen dan kerja keras Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw (OD-SK) dalam mensejahterakan rakyat Sulut.
“Kita menyadari, usaha dan kerja keras dalam pemulihan ekonomi yang saat ini masih di tengah pandemi Covid-19 mulai menunjukkan hasil yang baik. Kita semua berharap pertumbuhan ekonomi akan bertahan bahkan meningkat sehingga masyarakat merasakan dampak dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang berpihak pada kesejahteraan rakyat,” urai Silangen.
Politikus PDI Perjuangan ini menambahkan komitmen dan kerja keras tersebut adalah bentuk implementasi iman sebagai orang percaya. Sebagaimana Firman Tuhan dalam Amsal 14:23.
“Dalam setiap jerih usaha untuk mendapatkan keuntungan, tetapi kata-kata belaka hanya untuk kekurangan saja,” kunci Silangen.
Turut hadir dalam rapat paripurna tersebut, Tokoh agama, Tokoh Masyarakat dan insan pers.(*)
