MANADO,Swarakawanua.com-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar dua kali rapat paripurna pada Senin 16 Agustus 2021. Dengan agenda mendengarkan pidato Presiden pada sidang tahunan MPR RI, serta pidato Presiden RI dalam rangka penyampaian RUU APBN 2022 dan nota keuangan.
Paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Sulut Fransiscus Silangen, didampingi Wakil Ketua Victor Mailangkay dan Billy Lombok. Tampak hadir Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw. Hadir juga Forkopimda Sulut, Sekprov Sulut Edwin Silangen dan Sekwan Glady Kawatu.
Ketua DPRD Sulut dr. Fransiscus Silangen mengatakan, Rapat Paripurna DPRD Sulut dalam rangka Mendengarkan Pidato Presiden RI, memadukan kehadiran fisik dan virtual.
“Paripurna ini memadukan kehadiran fisik dan virtual,”kata Silangen, di ruang rapat paripurna DPRD Sulut.
Usai membuka rapat paripurna, ketua DPRD mengarahkan ke siaran langsung melalui media elektronik, ke sidang paripurna yang sedang berlangsung di Senayan, Jakarta.
Pada Kesempatan itu Presiden Joko Widodo dalam pidatonya menyampaikan beberapa hal dalam sidang tahunan, yang pada tahun 2021 ini bangsa Indonesia ada dalam situasi yang berbeda, Saat ini diperhadapkan dengan keadaan wabah pandemi Covid-19 yang masih belum pulih, seantero wilayah NKRI, dililit pergumulan dengan wabah ini, akan tetapi menurut presiden dengan pandemi, bangsa Indonesia semakin dewasa dan tangguh menghadapi permasalahan.
“Ini merupakan ujian bagi kita dan bangsa ini untuk lebih baik kedepan. Kita menjadi lebih kuat dalam peradaban, dan hal ini menjadi sesuatu yang baru bagi kita dan sudah menjadi budaya bangsa, dimana kita juga sudah terbiasa memakai Masker, bekerja dari rumah,”ujar Presiden Jokowi.
Selain itu presiden jokowi mengakui mengenai kesadaran, partisipasi dan gotong royong masyarakat semakin baik terutama dibidang kesehatan. Presiden juga mengapresiasi lintas sektor yang membuat kapasitas kesehatan meningkat.
Selanjutnya jokowi melihat kesadaran masyarakat dalam prilaku melakukan protokol kesehatan semakin meningkat hal itu terlihat dari disiplin yang dilakukan masyarakat terkait masyarakat yang rajin memakai masker dan menjaga jarak, tak berada dalam kerumunan, melakukan pembatasan aktivitas diluar rumah, serta respon terhadap vaksinasi oleh pemerintah.
“Pandemi ini telah menguatkan institusi sosial dimasyarakat, sehingga ini menjadi budaya yang baru bagi kita,”tuturnya.
Selanjutnya presiden juga mengatakan kerjasama antar lembaga dan kepemimpinan yang responsif dan konsolidasi menjadi kunci dalam menangani pandemi.
Juga presiden menyampaikan terima kasih kepada lembaga legislatif memberi penguatan dan dukungan kepada pemerintah untuk cepat konsolidasikan kekuatan fiskal, bahkan juga TNI/Polri terus mendisplin protokol kesehatan, vaksinasi serta isolasi terpusat.
Sementara itu ditahun 2022 kita masih akan diperhadapkan dengan ketidak pastian dimana pandemi Covid-19 diperkirakan masih belum berakhir. Kita juga harus bersiap menghadapi tantangan global lainya seperi ancaman perubahan iklim, peningkatan dinamika geopolitik pemulihan ekonomi global yang tidak merata.
Karena itu APBN tahun 2022 harus antisipatif, responsif dan fleksibel merespon ketidakpastian namun tetap mencerminkan optimisme dan kehati-hatian.
“APBN berperan sentral untuk melindungi keselamatan masyarakat dan sekaligus sebagai motor pengungkit pemilihan ekonomi,”katanya.
Pada tahun 2022 pemerintah merencanakan kebijakan fiskal yang ekspansif guna mendukung percepatan pemulihan sosial-ekonomi namun juga konsolidatif untuk menyehatkan APBN dan penguatan reformasi struktural.
Karena itu pemerintah menyampaikan enam fokus utama dalam kebijakan APBN tahun 2022.
Pertama melanjutkan upaya pengendalian pemulihan Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan. Kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi warga miskin dan rentan. Ketiga, memperkuat agenda peningkatan SDM yang unggul, berintegritas dan berdaya saing. Keempat melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi. Kelima, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah. Keenam melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero based budgeting untuk mendorong agar belanja lebih efisien.memperkuat sinergi pusat dan daerah.
Belanja negara dalam APBN tahun 2022 direncanakan 2.708.7 trilyun rupiah yang meliputi belanja pemerintah pusat meliputi 1.983.3 trilyun serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar 770.4 trilyun.
Anggaran kesehatan sebesar direncanakan sebesar 255.3 trilyun atau 9,4 persen dari belanja negara dan anggaran kesehatan ini lebih difokuskan pada penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting serta kesinambungan program JKN.
“Untuk penanganan Covid-19 fokus pemerintah yakni antisipasi resiko dampak Covid-19, melanjutkan program vaksinasi serta penguatan sosialisasi dan pengawasan protokol kesehatan,”ungkap Presiden Jokowi.
(Advetorial)
