Print This Post Print This Post
Home / Advertorial / DPRD Sulut Gelar Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD 2022

DPRD Sulut Gelar Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD 2022

MANADO,Swarakawanua.com-Dewan erwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD Tahun 2022, Selasa 19 Oktober 2021.

Agenda ini berlangsung setelah sebelumnya melewati roda pembahasan yang ada. Para wakil rakyat akhirnya menyetujui proposal KUA-PPAS APBD tahun 2022.

Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen Di dampingi Wakil Ketua DPRD Sulut Victor Mailangkay dan Billy Lombok. Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Sulut Fransiscus Silangen menyampaikan, rapat paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS ini telah melewati berbagai tahapan. Dari komisi-komisi, kemudian pada tingkat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut.

“Hasil dari kesepakatan TAPD dan Banggar, kita mengubahi dan diparipurnakan melalui bukana kesepakatan pada hari ini,”jelas Silangen.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menyampaikan, ada sejumlah kesepakatan yang muncul dalam pembahasan antara Banggar dan TAPD. Seperti dana alokasi internet di Dinas Komunikasi Informasi Persandian dan Statistik.

“Ada juga penambahan sub kegiatan baru yang tidak dicantumkan di RKPD 2022 untuk penambahan. Inilah dasar KUA PPAS APBD 2022,”tuturnya.

Dalam sambutannya, Gubernur Sulut Olly Dondokambey beri apresiasi dan terima kasih kepada DPRD Provinsi Sulut yang telah melakukan pembahasan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2022 bersama TAPD. Dengan demikian bisa disepakati melalui rapat paripurna.

 

Dia menyampaikan, lewat proposal KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2022 yang diajukan ke DPRD, Pemprov Sulut telah berkomitmen membantu masyarakat untuk dapat mengakomodir semua aspirasi masyarakat yang telah dimasukkan ke Banggar.

“Sekaigus memberikan masukan, koreksi dan mengusulkan program untuk disingkronkan dengan program nasional, yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD),”ungkap Dondokambey.

Disampaikannya, KUA-PPAS menjadi dasar dan penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) perangkat daerah, juga sebagai arah program pembagian. Seperti untuk pemulihan ekonomi sosial dan ketahanan pangan. Sehingga dalam melaksanakan program utama dan pemulihan ekonomi daerah, peningkatan perekonomian dan angka kemiskinan menurun 7,5 persen.

“Sementara, indeks pembangun manusianya 7,3 persen. Olehnya, kebijakan makro daerah menjadi tanggung jawab bersama,” urai Olly. (Advetorial)

About Feicy Tatilu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *