Print This Post Print This Post
Home / Berita Pilihan / Dukung Visi dan Misi ODSK, Biro Pemotda Gelar Rapat Inventarisasi dan Analisis Kerja Sama Daerah Kabupaten/Kota

Dukung Visi dan Misi ODSK, Biro Pemotda Gelar Rapat Inventarisasi dan Analisis Kerja Sama Daerah Kabupaten/Kota

Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE dan Wakil Gubernur Drs Steven OE Kandouw.(Foto: ist)

 

MANADO, Swarakawanua.com— Dalam mendukung visi dan misi Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE dan Wagub Drs Steven O.E Kandouw untuk menjadikan Sulut maju dan sejahtera sebagai Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Pasifik, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Pemotda) Setdaprov Sulut menggelar Rapat Inventarisasi dan Analisis Kerja Sama Daerah Kabupaten/Kota, pada 15-16 Juni 2022.

Kegiatan dibuka Gubernur melalui  Staf ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Ir Djemmy Gagola MSi ME didampingi  Kepala Biro Pemotda Setda Provinsi Sulut, Weldie Poli.

Poli menjelaskan, kegiatan ini juga dilaksanakan dalam mendukung misi pemerintah Sulawesi Utara untuk  peningkatan kualitas manusia Sulut, penguatan ekonomi yang bertumpu pada industri pertanian, perikanan, pariwisata dan jasa, pembangunan infrastruktur dan perluasan konektivitas, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta pemerintahan yang baik dan bersih didukung oleh sinergitas daerah. “Maka kerjasama antar daerah dan kerja sama daerah dengan pihak ketiga dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sekarang ini sudah menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi bahkan perlu dilaksanakan dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan pelayanan publik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Poli didampingi Kabag Kerjasama Biro Pemotda Setdaprov Sulut Andre Winowatan S.STP M.Si.

Diuraikannya, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 mengamanatkan, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta membawa manfaat yang saling menguntungkan bagi kemajuan daerah. “Kerjasama daerah merupakan salah satu pilar penting dalam hal prioritas daerah guna meningkatkan perekonomian di Sulawesi Utara, untuk itu diperlukan peranan para stakeholder serta pelaku usaha untuk dapat difasilitasi dalam menyampaikan informasi mengenai peluang usaha bagi pelaku bisnis agar dapat menciptakan lapangan usaha dan dapat berinvestasi,” ungkap Poli yang pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penghubung Pemprov Sulut di Jakarta.

Selain itu, lanjutnya, dukungan dari pemerintah pusat dalam bentuk sinergitas dengan pemerintah daerah sangat diperlukan guna mencapai tujuan bersama yaitu meningkatkan perekonomian dan pembangunan daerah.

Karena itu, Kegiatan Rapat Inventarisasi dan Analisis Kerja Sama Daerah Kab/Kota dilaksanakan untuk menyamakan pengetahuan dan pemahaman mengenai esensi, urgensi serta mekanisme kerjasama antar daerah, serta menginventarisir urusan pemerintahan yang dapat dikerjasamakan, baik itu antar pemerintah, kementerian dan Lembaga serta kerja sama dengan pihak swasta. “Tujuannya, dengan dilaksanakannya Kegiatan Inventarisasi dan Analisis Kerja Sama Daerah  Kabupaten/Kota dalam satu provinsi ini dapat saling menguntungkan dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan daerah. Dan kedua, diharapkan jejaring daerah akan semakin luas, sehingga promosi serta pasar komoditas dan produk unggulan daerah juga semakin dikenal,” imbuhnya.

Winowatan menambahkan, kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Pemerintah Pusat yakni Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Fasilitas Kerja Sama Sekretariat Jenderal Kemendagri, Kementerian PPN/BAPPENAS, dan Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. Selain itu, juga mendatangkan narasumber dari Bagian Kerja Sama, Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Bali, serta dari Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulut. Sementara para peserta terdiri dari Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Inspektur Daerah Provinsi Sulut, Kepala Bappeda Provinsi Sulut, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulut, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulut, Kepala Bagian Kerja Sama/Kepala Bagian Pemerintahan/Kepala Sub yang membidangi Kerja Sama se-Provinsi Sulut.(*/gyp)

About Peggy Sampouw

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *