SULUT, Swarakawanua.com- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN/RB) Prof DR Hj Yuddy Chrisnandi ME didampingi Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Utara (Sulut) Drs Steven OE Kandow menghadiri serta membuka Forum Komunikasi, Koordinasi, dan Konsultasi (F3K) Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Kamis (12/5) di ruangan CJ Rantung.
Dalam sambutannya Kandouw mengutarakan sampai saat ini untuk sistem keamanan di Sulut masih kondusif walau pun ada gerakan teroris tapi hingga saat ini tidak ada.
Wagub juga berterima kasih atas kunjungan Menteri sehingga diharapkan dapat memotifasi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Jajaran Pemprov Sulut.Dia mengungkapkan selama tiga bulan memimpin masih belum sempurna, dimana sistem integritas, kedisiplinan, dan komitmen masih jauh.
“Tiga bulan kami memimpin belum sempurna.Dimana integritas disiplin komitnen masih jauh di bawah sehingga diharapkan melalui forum ini, etos kerja, disiplin serta pelayanan kepada masyarakat perlu ditingkatkan dan diterapkan sebagai implementasi Nawa Cita Presiden RI Joko Widodo,” pungkasnya.
Terkait Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) diakui Wagub masih nol, sehingga Dirinya optimis dalam satu bulan kedepan hal tersebut bisa tuntas.
Sementara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN/RB) Prof Yuddy Chrisnandi ME berharap mudah-mudahan tata kelola dapat berjalan baik sehingga lewat forum ini, arah reformasi yang diinginkan tentang tata kelola Pemerintahan semakin baik di masa mendatang.
“Untuk menjamin dan mesosialisasi tata kelola Pemerintah, diharapkan kepada Kepala Daerah, Sekda, Kadis dapat memahami apa yg harus dilakukan sehingga tata kelola berjalan dengan baik,” ujarnya.
Lanjut Chrisnandi dalam mengelola keuangan diharapkan agar Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan Pemerintah.
“Seluruh ekonomi masyarakat dihimpun dengan tujuan mengelola pembangunan untuk meningkatkan kesejahtraan rakyat dan melaksanakan amanat rakyat, serta uang yang dititip rakyat harus dipertanggung jawabkan,” katanya.
Dijelaskan Dia, forum ini dilakukan dengan tujuan agar mencapai efisiensi serta mengarahkan dan mengintegrasikan seluruh deputi untuk membawa Pejabat Daerah menjadi lebi baik lagi.
“Karena kalau tidak disiplin, siap di tunggu di penjara.Untuk itu seluruh ASN harus sesuai koridor membawa hasil positif,” ucapnya.
Disisi lain terkait perekrutan CPNS Dirinya menegaskan tidak ada sogok menyogok dan sistem CAT 100 persen tetap dilakukan di seluruh Indonesia.
“Kita lakukan sehingga intervensi tidak memungkinkan lagi.Putri Jokowi saja tidak capai passing grade tidak diluluskan.Dan Presiden menyetujui itu, jadi tidak mungkin Gubernur, Wagub, Kadis apalagi Kepala BKD melakukan hal itu, karena akan dicek.Untuk itu Saya garansi 100 persen, mau anak Pejabat, Petani semua disamaratakan sehingga siapa saja punya peluang jadi PNS.Untuk itu tidak ada lagi lobi-lobi, dan sogok menyogok,” kuncinya.
Dalam Forum tersebut dilaksanakan launching aplikasi LHKPN, agar harta kekayaan ASN Pemprov Sulut dapat terpantau dan berjalan dengan baik dihadiri seluruh Deputi Kementerian PAN RB, Forkopimda Sulut, Jajaran Pemrov dan SKPD Sulut, Bupati/Walikota Se Sulut.(Egen)
