MANADO, Swarakawanua.com— Gubernur Sulut Olly Dondokambey menjadi contoh dalam mengelola program-program yang diusulkan pemerintah provinsi sehingga disetujui pemerintah pusat. Hal ini bahkan dikatakan Menteri PPN/Bappenas RI Suharso Monoarfa, kepada para kepala daerah di Sulawesi, saat Rapat Koordinasi Rencana Proyek Prioritas Strategis (Major Project) Daerah Tahun 2023 di Hotel Four Points, Manado, pada Senin 21 Maret 2022 lalu. “Ayo belajar dari Pak Gubernur Sulut, bagaimana cara Pak Gub menyukseskan program-programnya. Karena, 80 sampai 90 persen program usulan bisa terlaksana dengan baik di tangan Gubernur Sulut,” ucap Menteri Monoarfa saat pembukaan kegiatan yang dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur se-Indonesia timur.
Rakor tersebut digelar untuk mendapatkan masukan program prioritas (major projects) dari setiap provinsi yang ada di kawasan Indonesia timur. “Melalui kegiatan ini agar efektif mendapatkan masukan dari daerah terkait pengalokasian APBN untuk tahun berikutnya,” ungkap Menteri PPN/Bappenas.
Ditambahkannya, kegiatan seperti ini tidak berbeda jauh dengan Musrenbangnas yang biasanya dilaksanakan setiap tahun. “Memang ada Musrenbang, tapi lebih tajam melalui (Rakor) ini karena kita bisa berdialog sebenarnya apa yang perlu,” ujarnya.
Diakuinya, selama ini tidak semua yang diusulkan oleh daerah bisa diakomodir dalam APBN. “Berdasarkan evaluasi itu, ada usulan dari provinsi yang diterima 100 persen tapi ada juga yang hanya 20 persen. Dan kita perbaiki agar usulan itu sinkron,” imbuhnya.
Secara strategi, Gubernur Sulut Olly Dondokambey dalam memerintah Sulut bersama Wakil Gubernur Steven OE Kandouw, terbukti berhasil. Buktinya, di tengah pembatasan-pembatasan akibat pandemic Covid-19, Sulut malah bisa melakukan ekspor ke Jepang, langsung dari Manado. Dan inilah salah satu yang mendongkrak perekonomian Sulut waktu itu.
Strategi jitu mengangkat perekonomian daerah diturunkan Gubernur Olly kepada kepala-kepala daerah kabupaten dan kota di Sulut. Saat Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) Hasil Pembangunan Triwulan III Tahun 2022 Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara, Rabu 16 November 2022, Gubernur Olly menyampaikan, Pemerintah Provinsi secara berkala setiap tahun melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RKPD Kabupaten/Kota sebagai salah satu wadah untuk bersinergi melakukan penyelarasan program, kegiatan, proyek, target, lokasi, dan anggaran pembangunan daerah antara pemerintah provinsi dan kapubaten/kota pada masing-masing bidang urusan pemerintahan.
Atas laporan capaian dan permasalahan pembangunan dari Bupati/Walikota maka hal penting yang perlu digarisbawahi dalam menghadapi krisis ekonomi global di tahun-tahun mendatang yaitu inflasi. ”Inflasi di daerah kita yang rata-rata disebabkan oleh kelompok bahan makanan, maka ketersediaan dan distribusi barang terutama produk pertanian agar mendapat perhatian,” ucapnya.
Gubernur kemudian memaparkan enam aksi yang perlu dilakukan oleh masing-masing daerah dalam rangka pengendalian inflasi yang secara nasional terus dipantau, yaitu melaksanakan operasi pasar, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, kerjasama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, gerakan menanam, merealisasikan BTT, dan dukungan transportasi dari APBD.
Gubernur Olly juga menyampaikan program penghapusan Kemiskinan Ekstrim, dimana Pemerintah pusat menargetkan kemiskinan ekstrim nol persen pada tahun 2024. Untuk itu Gubernur menyampaikan harapannya, seluruh kabupaten/kota berperan aktif dalam upaya pencapaian target tersebut, yaitu dengan mendata kembali keberadaan masyarakat miskin di masing-masing kabupaten/kota, mencari tahu akar permasalahan penyebab kemiskinan ekstrim tersebut dan mengambil tindakan yang tepat untuk menanggulanginya.
Gubernur juga menambahkan terkait ketahanan/kedaulatan pangan. ”Kita targetkan ke depan untuk secara bersama-sama dapat mewujudkan Kedaulatan Pangan di Provinsi Sulawesi Utara untuk itu program Marijo Ba Kobong agar terus digalakkan. Manfaatkan lahan-lahan tidur dan fokus untuk komoditi pangan lokal disamping tetap mempertahankan komoditi-komoditi ekspor,“ jelasnya seraya menambahkan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) untuk menggerakkan perekonomian daerah.
Selanjutnya, guna kelancaran pembangunan, Gubernur Olly mengajak peserta Rakorev agar dapat berkomitmen untuk sejumlah hal yakni, yang pertama, mengoptimalkan dukungan daerah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Selanjutnya yang kedua, melakukan pendataan penerima manfaat dan lokus kegiatan pembangunan yang aktual dan faktual. Ketiga, koordinasi yang lebih intens antara pusat dan daerah, dan keempat, mengoptimalkan penggunaan potensi unggulan daerah dalam rangka meningkatkan daya saing daerah. Hal yang kelima adalah, meningkatkan kapasitas aparatur dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dalam mewujudkan tatakelola pemerintah yang baik. Dan yang keenam adalah menciptakan kondisi yang kondusif untuk menjamin terselenggaranya program dan kegiatan pembangunan.
Gubernur Olly berharap hasil Rakorev ini dapat dijadikan masukan dalam perencanaan pembangunan tahun 2024 baik provinsi maupun kabupaten/kota, sehingga target-target pembangunan yang akan ditetapkan dalam dokumen perencanaan dapat terimplementasi mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota sampai ke tingkat desa.
Gubernur juga berpesan kepada para bupati/walikota untuk memacu perangkat daerahnya agar segera merealisasikan pelaksanaan program dan kegiatan, dengan memaksimalkan waktu yang tinggal satu bulan, sehingga pada akhir tahun 2022 seluruh program dan kegiatan yang anggarannya bersumber dari dana alokasi khusus bisa terealisasi. “Mari kita terus melangkah bersama, kita sukseskan bersama berbagai agenda yang ada, menuju percepatan pembangunan, pemulihan dan kebangkitan daerah demi terwujudnya Sulawesi Utara yang Maju dan Sejahtera sebagai Pintu Gerbang Indonesia ke Kawasan Asia Pasifik,” ajak Gubernur dalam kegiatan yang turut dihadiri unsure Forkopimda Provinsi.(adv)
