MITRA, Swarakawanua-Kebijakan dari Pemerintah Pusat tentang menaikan jaminan Kesehatan berupa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), mendapat sorotan tajam dari Bupati Minahasa Tenggara (Mitra) James Sumendap SH.
Dimana disaat sejumlah awak media menanyakan hal terkait kenaikan BPJS sebesar 100 %, Bupati Mitra dengan tegas mengatakan, itu sangat Impossible di terapkan di Kabupaten Minahasa Tenggara.
“Itu impossible di terapkan di Mitra, karena buat saya itu terlalu mahal. Memang kami mempunyai anggaran untuk jaminan kesehatan, namun kalau sudah naik jauh. Kami tak mampu membayarnya,”tegas Bupati JS Rabu 8 Januari 2020 di Kantor Bupati.
Meski demikian, pemerintah Kabupaten Mitra tidak tinggal diam begitu saja. Ban tuan yang sudah dianggarkan tersebut tetap terus kami jalankan namun pihak akan mencari solusi berupa, bekerjasama dengan yayasan yang memiliki rumah sakit.
“Dengan anggaran yang telah ditata, kedepan kami akan bekerjasama dengan rumah sakit Bethesda dan Gunung Maria. Disana kita akan buat kerjasama antar Pemerintah dan pihak yayasan,” pungkasnya.
Ditempat yang sama, Kepala Dinas Sosial Mitra Frangky Wowor S.Sos mengatakan, kenaikan biaya BPJS sekitar 38 Miliar. Sementara itu, dana yang di anggarkan Pemkab Mitra saat ini hanya sekitaran 20 Miliar.
“Meski BPJS sendiri mengalami kenaikan sebesar 100 % Pemkab Mitra sendiri terus tetap jalan. Ada sekitaran 50 peserta penerima Jamkesda di Mitra sudah dicover, namun untuk peserta BPJS mandiri masih dicarikan solusinya. Seperti yang baru saja dikatakan Pak Bupati,”tuturnya. (Cia)
