Print This Post Print This Post
Home / Berita Utama / Ketua DPRD Sulut Buka Rapat Paripurna Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Diabilitas Serta Ranperda Pengendalian Sampah Plastik

Ketua DPRD Sulut Buka Rapat Paripurna Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Diabilitas Serta Ranperda Pengendalian Sampah Plastik

MANADO,Swarakawanua.com-DPRD Provinsi Sulut gelar rapat paripurna dalam rangka mendengarkan pendapat Gubernur tentang Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Diabilitas serta Ranperda Pengendalian Sampah Plastik, Senin 12 Juli 2021.

Rapat paripurna di pimpin oleh Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen yang didampingi Wakil Ketua Vikctor Mailangkay,  Billy Lombok, dan sejumlah Anggota DPRD lainnya, serta Sekertaris DPRD Glady Kawatu.

Penyampaian yang di sampaikan Silangen bahwa di tengah pandemi Covid-19 rapat dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan (prokes) menjalankan tugas bersama pemerintah daerah membahas dua ranperda sekaligus.

“Meski ditengah suasana memprihatinkan karena pandemi Covid-19 namun tugas dan tanggungjawab kita kepada masyarakat jangan sampai terabaikan, komitmen kita tidak boleh surut dan luntur,”ucap Silangen saat membuka paripurna.

Selain itu Ketua DPRD mengapresiasi langkah antisipasi yang terus dilakukan oleh pemerintah dalam rangka  memberdayakan semua kemampuan dan potensi yang dimiliki.

“Hal ini perlu terus didukung, dan DPRD Sulut selalu siap mensuport setiap kebijakan dalam penanganan penanggulangan meminimalisir peningkatan penularan Covid-19 di Wilayah Sulut,”ujar Silangen.

“Sulut patut berbangga memiliki pemimpin yang cepat tanggap dalam mengatasi persoalan yang dihadapi masyarakat,”tambahnya.

Sementara itu Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw mewakili Gubernur Sulut Olly Dondokambey menyampaikan lewat tanggapan tertulis Gubernur Olly Dondokambey saat dibacakan bahwa terhadap dua draft Ranperda Inisiatif DPRD Sulut, Gubernur menyatakan apresiasi atas inisiatif DPRD yang mengusulkan Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas serta Ranperda Pengendalian Sampah Plastik.

“Kita sepakat agar Ranperda ini segera ditetapkan menjadi perda, dan hal pokok yang harus digaris bawahi pelaksanaan atau pemberlakuan perda harus dimulai dari diri kita sendiri untuk menjadi pelopor pelaksanaan Perda,”tutur Kandouw.

Mendengar pendapat Gubernur tentang Ranperda dimaksud, seluruh fraksi- fraksi yang ada di DPRD Sulut, menyatakan setuju untuk Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dan Ranperda pengendalian sampah di Sulut dapat dibahas lebih lanjut untuk kemudian disetujui untuk ditetapkan menjadi Perda.

Rapat ini hadiri Edwin Silangen, Asisten I, Asisten II dan Sejumlah Kepala Dinas di lingkup pemprov sulut.

(Feicy)

About Feicy Tatilu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *