Ketua Komisi I DPRD Minut Edwin Nelwan, Pertanyakan UU No 6 Tahun 2014 Kepada Hukum Tua Nain Satu

oleh -273 Dilihat

Minut, Swarakawanua.com – Dengar pendapat (Hearing) Komisi I DPRD Minut bersama dengan Hukum Tua Desa Nain Satu, BPD bersama dengan perangkat desa yang di berhentikan oleh Hukum Tua berlangsung alot dan cukup panas, 15/2/21.

Dengar pendapat atau hearing yang dilaksanakan di ruangan paripurna DPRD Minut ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Minut Edwin Nelwan yang dihadiri sejumlah anggota Komisi I DPRD Minut lainnya.

Sejak awal hearing dilaksanakan Ketua Komisi I DPRD Minut Edwin Nelwan mempertanyakan kepada Hukum Tua Desa Nain Satu terkait pergantian sejumlah perangkat desa.

“Kami komisi I DPRD Minut saat ini memintah dasar hukum dan alasan Hukum Tua yang melakukan pemecatan terhadap beberapa oknum perangkat desa,” ucap Nelwan.

Untuk menjawab hal tersebut Hukum Tua Desa Nain Satu Masye Soeroegalang langsung merespon dengan mengatakan pemecatan yang dia lakukan karena oknum perangkat desa tersebut tidak aktif lagi melaksanakan tugas sebagai perangkat desa.

“Setiap kali rapat apalagi kegiatan desa, oknum perangkat desa ini tidak pernah hadir ” tegas Hukum Tua Masye Soeroegalang.

Menurut Hukum Tua Masye Soeroegalang sesuai dengan aturan untuk pergantian perangkat desa adalah kewenangan Hukum Tua.

“Itu adalah hak prerogatif saya menggantikan perangkat desa yang sudah tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di desa,” tegas Masye Soeroegalang di hadapan Komisi I DPRD Minut.

Sementara itu Komisi I DPRD Minut yang di Ketua Edwin Nelwan kembali mempertanyakan kewenangan hukum tua melakukan pemecatan oknum perangkat desa apakah sudah sesuai dengan mekanisme regulasi aturan yang berlaku saat ini mulai dari Perbup sampai UU No 6 Tahun 2014 .

Hukum Tua Desa Nain satu Masye Soeroegalang langsung merespon dan menjawab.

“Ini kesalahan saya, karena tidak memberikan surat peringatan secara resmi/tertulis, saya hanya menyampaikan secara lisan,” ucap Hukum Tua Masye Soeroegalang.

“Secara lisan saya sudah menegur oknum perangkat desa tersebut sedangkan terkait pemecatan perangkat desa, secara lisan juga, saya sudah konsultasikan dengan Camat dan respon camat waktu itu sudah Ok dan semuanya diserahkan kepada saya sebagai Hukum Tua,” ucap Soeroegalang.

Mendengar hal tersebut Ketua Komisi I Edwin Nelwan bersama dengan salah satu anggota Komisi I DPRD Minut Haji Azhar langsung merespon.

“Pergantian ini sudah jelas menyalahi mekanisme aturan yang ada, karena tidak membentuk panitia/ tim penjaringan perangkat desa dan tidak ada bukti tertulis secara resmi terkait surat peringatan oknum perangkat desa yang diganti,” ucap Nelwan dan Azhar.

“Kami memintah Hukum Tua Desa Nain Satu untuk mengembalikan jabatan perangkat desa yang sudah diganti,” ujar Nelwan dan Azhar.

Dalam dengar pendapat tersebut Hukum Tua Desa Nain Satu Masye Soeroegalang langsung merespon, dengan merendah diri untuk siap mengembalikan jabatan perangkat desa, yang sudah diganti, sambil berharap perangkat desa ini turut serta dalam kegiatan desa.

“Saya siap mengembalikan jabatan perangkat desa dan saya minta tolong perangkat desa ini, bekerjalah untuk desa,”pintahnya.

Sementara itu di akhir dengar pendapat ini telah ditutup dengan nuansa kekeluargaan saling bermaafan, foto bersama antara Komisi I DPRD Minut, Hukum Tua, BPD, Perangkat Desa , Camat Wori dan Kadis Sosial dan PMD Minut Alfred Pusungalaa.

(Mario)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.