Manado,Swarakawanua.com-Rapat dengar pendapat (RDP) Komisi I dengan Badan Pengelolaan Perbatasan Provinsi (BPPP) Sulut dilaksanakan, Selasa (1/11/2022)
Dalam rapat tersebut dibahas mengenai badan ini yang belum memiliki kantor yang proporsional.
Instansi yang dipimpin Jetty Puluh itu masih menumpang di salah satu gedung yang juga ditempati Komisi Informasi Publik.
“Di gedung itu ditempati dua instansi. Kami bahkan sering ‘bertengkar’ hanya karena persoalan parkir,” ungkap Puluh.
Menyikapi hal ini, Ketua Komisi I Raski Mokodompit mamastikan pihaknya akan memperjuangkan pembangunan gedung kantor terlebih dahulu. “Kalau rumah nyaman, mau ke luar rumah pasti aman,” ujarnya.
Ia menambahkan, untuk ke depan harus memprioritaskan pembangunan kantor. Sebab tanpa gedung yang representatif tentu akan memengaruhi pelayanan terhadap masyarakat.
“Ini harus dibenahi lebih dulu. Setiap instansi pemerintah harus memiliki kantor yang jelas,” ungkap Legislator Partai Golkar ini dengan tegas. (*)
