MANADO, Swarakawanua.com— Dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di kalangan pejabat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menggelar bimbingan teknis (Bimtek) bertajuk ‘Mewujudkan Keluarga Berintegritas Melalui Nilai-nilai Antikorupsi’.
Terkait maksud dan tujuan pelaksanaanya, diungkapkan
Kepala Sekretariat Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Guntur Kusmeiyano, dalam laporannya.
“Banyak pasangan yang menyalahgunakan fasilitas jabatan suami atau istri untuk keperluan pribadi. Banyak gaya hidup hedonis yang mendorong pejabat menerima gratifikasi sebagai uang tambahan suami atau istri,” ujarnya di awal kegiatan.
Ditambahkannya, hasil survei KPK RI menunjukkan hanya 6 persen pasangan suami istri yang menanamkan nilai-nilai integritas kepada anak-anaknya. “Ada yang sudah lupa hakekat membentuk suatu keluarga. Suami, istri, anak-anak hidup sendiri-sendiri. Kegiatan ini mendorong kehidupan keluarga yang harmonis, saling menghargai dan saling mengingatkan, antar pasangan suami istri,” ungkapnya dalam keguatan yang diikuti para kepala badan, kepala dinas dan kepala biro beserta istri atau suami masing-masing.
Sementara, Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE dalam sambutannya menginformasikan, di Pemprov Sulut sebagai pemimpin, ia selalu mendorong pejabat agar menjunjung tinggi integritas. “Kita selalu mendorong integritas keluatga. Karena dari keluarga akan timbul persoalan-persoalan yang tidak kita inginkan kalau terjadi ketidakharmonisan. Menjadi tantangan bagi kita dalam pelaksanaan pemerintahan,” ungkapnya.
Gubernur Olly kemudian menjelaskan, di Pemprov Sulut dalam merekrut pejabat, selalu melihat terlebih dahulu kapasitas, kompetensi dan kapabilitas. “Apabila di lingkungan bermasyarakatnya dia diterima di lingkungannya dan mendapat kepercayaan warga di lingkungannya, berarti dia bisa dipercaya. Mereka kan yang nelihat dia dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dia di lingkungannya saja tidak diterima, tidak mungkin di pemerintahan dia mendapat kepercayaan,” ungkap Gubernur.
Dalam Bimtek, tampil sebagai keynote speech Pimpinan KPK RI Johanis Tanak SH MHum. Tampak hadir Wagub Sulut Drs Steven OE Kandouw, juga unsur Forkopimda di antaranya Ketua DPRD Sulut, Kapolda Sulut, Danrem 131/Santiago, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulut, Danlanud Sam Ratulangi, dan Ketua Pengadilan Tinggi Manado.
Dalam materinya, Pimpinan KPK RI menjelaskan latar belakang dilaksanakan kegiatan tersebut. “Apa yang KPK RI lakukan saat ini sebagai upaya untuk mencegah supaya tidak terjadi tindak pidana korupsi (tipikor) di sini yang kemudian dibawa ke Jakarta. Yang barusan ini di daerah Papua. Kalau kita pikir untuk apa doi banyak kong ta kurung penjara. Korupsi itu adalah kejahatan besar. Karena itu bukan uang kita melainkan uang rakyat,” tandasnya.
Ia mengungkao, dari 400-an junlah keoala daerah, sebanyak 161 kepala daerah yang dipenjara. “Ada 161 kepala daerah takurung (ditahan di penjara). Hampir setengah dari 400an kepala daerah yang ada.
Tetapi masih ada saja yang terlibat korupsi. Jadi seakan-akan tidak merasa malu melakukan korupsi.
Sekarang yang kita lakukan adalah upaya dini pencegahan. Supaya ke depan tidak ada lagi niat untuk melakukan korupsi. Kami berharap semua tidak lagi melakukan korupsi, sehingga
anggaran APBD dapat dimanfaatkan dengan baik dan pembangunan di Sulut dapat dilaksanakan.
Terkait pengawasan, Gubernur Olly menambahkan, di Pemprov Sulut ada program pengawasan melalui aplikasi. “Di Pemprov sudah kita lakukan lewat aplikasi oleh Inspektorat, sebagai monitoring day to day terkait kegiatan yang sudah dilakukan. Dan terbukti MCP kita nomor 2 secara nasional,” jelasnya.
Program lainnya, tambah Gubernur, adalah jika terjadi ketidakharmonisan keluarga pejabat. “Apabila ada laporan Kadis tidak harmonis, kita nonaktifkan. Karena kita semua tahu, kalau sudah dua dapur ongkos lebih banyak,” imbuh Gubernur dengan nada bercanda.
Gaya hidup sangat mempengaruhi pimpinan daerah. “Kalau tidak ada keseimbangan dengan penghasilan, akan menimbulkan pemikiran dan tindakan yang tidak seharusnya. Masa’ ada kepala daerah pergi main judi sampai ke luar dan dilayani dengan sangat luar biasa karena membawa uang yang banyak. Kita harus lihat, dia punya perusahaan apa, LHKPN-nya berapa jumlahnya. Itu sudah gaya hidup jetset. Kalau ada lebih, sebaiknya sumbangkan ke tempat ibadah atau kepada rakyat yang layak dibantu,” kunci Pimpinan KPK RI saat press conference usai seremoni pembukaan Bimtek yang menghadirkan para peserta kepala daerah beserta istri atau suami, termasuk pejabat Pemprov Sulut.(des)
