MANADO, Swarakawanua.com– Dalam memaksimalkan program Peningkatan Percepatan Penurunan Stunting serta Pelayanan KB, BKKBN Provinsi Sulut menggelar Rapat Koordinasi Pelayanan KB di Rumah Sakit (PKBRS) Tingkat Provinsi, di Gran Puri Hotel Manado.
Pertemuan yang digelar 18-19 Oktober ini dihadiri oleh Deputi KB/KR BKKBN RI dr.Eni Gustina, MPH, Ketua PKMI Pusat dr. Herbert Situmorang, Sp.OG (K), dan juga Kepala Dinas Dukcapil dan KB Prov. Sulut Dr. Lynda Watania, MM, M.Si, dengan para peserta dari kabupaten/kota yang terdiri dari OPD-KB pimpinan rumah sakit serta organisasi profesi (IDI, IBI, PKMI, POGI).
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sult, Ir.Diano Tino Tandaju, MErg. melalui Kepala Bidang KB/KR – dr. Alfrida Bayang, M.Kes yang juga selaku Ketua Panitia dalam sambutannya mengungkapkan tujuan digelarnya pertemuan tersebut. “Tujuan pertemuan ini adalah terkoordinasinya intensifikasi pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan dalam upaya mendukung program program percepatan penurunan stunting melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB di RS,” jelasnya.
Sementara dr. Alfrida menambahkan, komitmen dari stakeholder dan mitra kerja sangat diharapkan, terkait dukungan dan penguatan PKBRS dalam upaya cakupan dan kualitas.
Pertemuan ini dibuka oleh Deputi dimana dalam sambutannya menjelaskan harapannya. ” Layanan KB di RS adalah semua kebutuhan pelayanan kesehatan reproduksi dan KB di RS bisa terpenuhi melalui konsultasi kesehatan reproduksi di klinik RS termasuk juga jika terdapat keluhan terkait kesehatan reproduksi dan kebutuhan alat kontrasepsi dalam rangka menurunkan angka unmet need dimana angka unmet need secara nasional masih tinggi dan masih berkisar di 18 persen,” ungkapnya.
Diakui, pelaksanaan pelayanan KB di RS memang masih terdapat banyak kendala khusus pelayanan MOW dan MOP di Provinsi Sulut sehingga melalui pertemuan ini dapat dilakukan diskusi dalam mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan kendala yang ada, sehingga semua pelayanan KB yang ada, yang khususnya di RS dapat berjalan dengan baik seperti halnya di provinsi dan kabupaten/kota lainnya.(*)
