MANADO,Swarakawanua.com-DPRD Sulut gelar rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan 2021 yang dilaksanakan di ruang paripurna, Senin 23 Agustus 2021.
Dalam rapat tersebut, membahas mengenai Kebijakan Umum Anggaran APBD Perubahan 2021, dimana pemulihan ekonomi daerah akibat dampak Covid-19 menjadi poin pertama dalam kebijakan ekonomi daerah.
Dalam pembahasan dimana Anggota DPRD Sulut Inggried Sondakh menegaskan mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kabupaten Minahasa.
“Mengapa PPKM di Minahasa beda pemberlakukannya dengan kabupaten/kota yang lain. Di Minahasa tidak boleh ada pesta meskipun di ruang terbuka kecuali di salah satu hotel di Desa Tateli, yang katanya mendapatkan ijin dari pusat. Ada apa ini? Mengapa yang lain boleh, sedangkan masyarakat di Minahasa tidak boleh. Bagaimana pengusaha maupun tenaga kerja lainnya harus bertahan di tengah pandemi ini?,”tegas Srikandi dari Partai Golkar.
Adapun Inggried Sondakh meminta, Pemerintah Provinsi Sulut jangan tebang pilih agar tidak mematikan perekonomian pelaku usaha dan masyarakat, seharusnya pemberlakun PPKM di semua daerah yang tersebar di Sulut sama bukan berbeda.
Menanggapi hal ini Sekretaris Provinsi Sulut, Edwin Silangen mengucapkan terima kasih kepada Anggota DPRD Inggried Sondakh yang sudah memberikan informasi terkait PPKM tersebut yang terjadi di Kabupaten Minahasa.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Inggried yang sudah memberikan informasi ini,”tutur Silangen.
Dia pun menambahkan, hal ini menjadi bagian dari evaluasi kinerja Satgas Covid yang ada di kabupaten/kota di Sulut.
PPKM di daerah harus melaksanakan
kebijakan yang bersifat nasional dan kebijakan bersifat provinsi, sehingga Satgas di daerah masing-masing seharusnya melaksanakan tugas yang diberikan dengan baik.
“Kami akan berkoordinasi dan mengevaluasi Satgas di Minahasa mengenai hal ini, agar tidak terjadi tebang pilih yang akan merugikan banyak pihak,”pungkas Silangen.(*)
