SULUT, Swarakawanua.com – Gubernur Olly Dondokambey SE (OD), Kamis (20/10) menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Gubernur Se-Indonesia bersama Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara Jakarta.
Dalam Rakor tersebut, Jokowi menyeriusi terkait persoalan persoalan yang sering terjadi di masyarakat.Terutama menuntaskan maraknya Pungutan Liar (Pungli).
Dikatakan Presiden, persoalan tersebut bukan masalah kecil besarnya namun saat ini keluhan yang ditelinganya memang sudah puluhan ribu banyaknya, baik urusan Rp10 ribu, Rp50 ribu, Rp100 ribu, bahkan sampai Jutaan Rupiah.
“Melihat keluhan dan informasi yang diberikan kepada saya, maka persoalan tersebut harus kita selesaikan.Jadi bukan masalah urusan Rp10 ribu tetapi Pungli telah membuat masyarakat susah untuk mengurus sesuatu, atau misalnya di jalan dicegat, dimintai pungutan,” tandas Jokowi yang belum lama ini mengunjungi Sulut didampingi Gubernur Olly.
Sehingga Presiden mengingatkan, masalah Pungli pada akhirnya akan menimbulkan ekonomi biaya tinggi yang nanti mengakibatkan menurunnya daya saing ekonomi Indonesia.
Jokowi mengakui, Pungli sudah bertahun-tahun, dan dianggap sebuah hal yang normal, biasa, sehingga Bangsa Indonesia permisif terhadap itu.
Oleh sebab itu, Presiden mengajak para Gubernur seluruh Indonesia untuk membicarakan langkah-langkah kongkrit di daerah dalam rangka pemberantasan Pungli.
“Tidak hanya urusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), tidak hanya urusan sertifikat, tidak hanya urusan izin-izin, tidak hanya urusan yang ada di jalan raya, tidak hanya urusan yang berkaitan di pelabuhan, di kantor, di instansi, bahkan di Rumah Sakit.Untuk itu, apapun yang berkaitan dengan pungutan tidak resmi harus kita kurangi bersama-sama dan mulai hilangkan.”Tegas Jokowi.
Sementara itu, arahan Presiden langsung direspon cepat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut melalui Wakil Gubernur (Wagub) Sulut Drs Steven Kandouw.
Ditegaskan Kandouw, Gubernur Olly mewarning seluruh jajaran SKPD lingkup Pemprov, terutama yang memiliki pelayanan publik betul-betul melayani masyarakat.
Kata Kandouw, sejak kita dilantik Good Government harus dijadikan sebagai panglima.Untuk itu semua pungutan tidak ada.
“Jangan main-main dengan Pungli,” tegas Dia saat Rakor bersama guru-guru SMA/SMK se-Sulut, Kamis (20/10) di ruang Mapalus Kantor Gubernur.
Diketahui Rakor Gubernur seluruh Indonesia itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Mendagri Tjahjo Kumolo, Jaksa Agung Prasetyo, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. (Egen)
