Manado,Swarakawanua.com-Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulut bahas KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023, di ruang paripurna kantor DPRD Sulut, Senin 8 Agustus 2022.
Anggota Banggar DPRD Sulut, Sandra Rondonuwu (Saron) saat pembahasan menyinggung soal anggaran Rp 13 miliar yang dialokasikan ke Dinas Pariwisata Sulut.
“Saya melihat pengalokasian anggaran sebesar 13 miliar terlalu kecil dan sedikit untuk Dinas Pariwisata. Benar yang disampaikan oleh pak James Tuuk itu terlalu kecil, tetapi bagi saya Rp 13 miliar ini terlalu besar di bawah kepemimpinan kadis saat ini,” tegasnya.
Adapun catatan-catatan terkait kinerja kepala dinas kiranya dapat di evaluasi.
“Boleh ditambah dengan catatan kadis mohon dievaluasi. Jika ia masih tetap, mohon Rp 13 miliar ini dikurangi,” pintanya.
Saron menambahkan, super perioritas destinasi pariwisata di Indonesia ada 5, yakni Candi Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, Danau Toba, dan Likupang.
“Sungguh luar biasa ketika Sulut masuk super perioritas tersebut,” terang anggota Fraksi PDI Perjuangan ini, sembari meminta Sekprov Sulut, Praseno Hadi evaluasi Kadis Pariwisata Sulut, Henry Kaitjily.
Di tempat yang sama, Sekprov Praseno Hadi, selaku pimpinan TPAD menanggapi apa yang menjadi penyampaian Saron.
“Makasih untuk masukan, arahan dan sarannya dari anggota banggar yang ada. Untuk Dinas Pariwisata akan kami evaluasi,” jawabnya.
Untuk di ketahui, Pembahasan KUA dan PPAS tahun anggara 2023, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut, Fransiskus Andi Silangen.(*)
