MELONGUANE, Swarakawanua— Setelah ditangkapnya Bupati Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI pun mulai menyeriusi perencanaan APBD Talaud. Pekan lalu dipimpin Koordinator Wilayah 9 KPK Budy Waluya tim ‘menguliti’ perencanaan APBD Talaud. “Yang dikuliti KPK terkait dengan perencanaan APBD. Itu harus betul-betul terintegrasi dalam sistim,” kata Plt Bupati Talaud Petrus Simon Tuange kepada wartawan.
Menurutnya, KPK juga melirik pengadaan barang dan jasa, perizinan hingga pendapatan daerah. “Tim KPK juga memeriksa terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan hingga menyangkut pendapatan juga. Dan semua diminta KPK harus sistim online,” ujarnya.
Kunjungan Tim KPK dari Divisi Pencegahan ini juga untuk memberikan sosialisasi pada para kepala SKPD. “Ini memang sudah menjadi jadwal rutin. Intinya kunjungan KPK ini mau ketemu dengan penyelenggara pemerintahan daerah di Talaud,” bebernya.
Dikatakan Waluya kepada wartawan pihaknya menitikberatkan pada pencegahan terintegrasi yang terdapat 8 bidang atau 8 area yang dilakukan evaluasi. “Dalam upaya pencegahan terintegrasi tersebut, KPK juga melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen sejumlah dinas di Kabupaten Kepulauan Talaud. Pemeriksaan dokumen itu sebagai bukti mereka melakukan perbaikan atau tidak,” tandasnya.(alj)
