Pikirkan Nasip Rakyat, James Sumendap Tolak Keras Penghapusan THL

oleh -1121 Dilihat

MITRA, Swarakawanua.com– Memikirkan nasip rakyat, Bupati Minahasa Tenggara (Mitra) James Sumendap, SH, MH, menolak keras terkait penghapusan Tenaga Honor yang nantinya akan berlaku pada tanggal 28 November 2023 nantinya.

Menurut Sang Gladiator James Sumendap, SH, MH, penghapusan bagi Tenaga Honorer akan berdampak pada berkurang lapangan pekerjaan.

“Penghapusan Tenaga Harian Lepas (THL) tidak relevan. Karena itu perlu Pemerintah pusat ditinjau kembali, pasalnya, ini akan berdampak pada lapangan pekerjaan ,” tegas Bupati Mitra, Kamis 14 Juli 2022, disaat berada Kantor Gubernur Provinsi Sulut.

Iapun menegaskan, menolak dengan keras atas penghapusan bagi THL. Ini bukan tidak mendasar, selain hilangnya lapangan peker jaan, ini juga terkait dengan relevansi kebutuhan THL.

“Jelas-jelas saya menolak (penghapusan THL, red). Karena konsekuensi THL itu kebutuhan. Kalau memang butuh ya THL. Tapi kalau outsourcing, negara harus membayar lagi ke pihak ketiga atau perusahaan. Berarti negara rugi lagi,” tegasnya.

Apalagi, lanjutnya, keberadaan tenaga honorer, lanjut dia, telah mendongkrak terciptanya lapangan pekerjaan baik langsung maupun tidak langsung.

“Jadi selama relevansi masih dibutuhkan THL, kenapa harus dihapus. Itu tidak relevan. Kita harus tolak memang,” pungkasnya.

Diketahui, Surat Edaran (SE) Bernomor B/185/M.SM.02.03/2022 yang diteken Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada 31 Mei 2022.

Mengacu pada Undang-Undang (UU) 5/2014 tentang ASN, disebutkan bahwa pegawai ASN terdiri dari PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Sementara itu, dalam Peraturan Pemerintah (PP) 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja diatur beberapa ketentuan, misalnya sebagai berikut:

Dalam Pasal 96 ayat 1, PPPK dilarang mengangkat pegawai non-PNS atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN. Aturan ini juga berlaku juga bagi pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non-PNS dan atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN yang dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Adapun pada saat aturan ini berlaku, pegawai non-PNS yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk pegawai yang bertugas pada lembaga non struktural, instansi pemerintah termasuk pegawai yang bertugas pada lembaga non struktural serta instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum/badan layanan daerah.

Pasal 99 ayat 2 berbunyi pegawai non-PNS dalam jangka waktu paling lama 5 tahun dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah.

PP 49/2018 tentang Manajemen PPPK telah diundangkan pada tanggal 28 November 2018. Artinya, mulai 28 November 2023 mendatang sudah tidak ada lagi tenaga honorer. (CIA)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.