MITRA, Swarakawanua.com– Pemilihan Hukum Tua di 36 Desa di Kabupaten Mina hasa Tenggara (Mitra) tertunda, warga diha rapkan tetap terus mematuhi Protokol Kesehatan.
Hal tersebut dikatan Kepala Dinas Pember dayaan Masyarakat Desa (PMD) Arnold Mokosolang kepada sejumlah awak media mengatakan, meski di Mitra Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1 yang satu-satunya di Sulut, namun tidak serta merta memuluskan agenda pelaksanaan Pilhut.
“Berdasarkan surat edaran kepada Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia, lewat Menteri Dalam Negeri Mendagri terkait penundaan pelaksanaan Pilkades. Warga diharapkan tetap mematuhi Protokol Kesehatan,” ujar Mokosolang.
Iapun berharap agar kondisi epidemiologi di Kabupaten Mitra akan terus terjaga, bahkan semakin baik lagi, tentunya dengan dukungan semua stakeholder, lebih khusus masyarakat.
“Saya juga berharap, kondisi ini tetap bisa terkontrol dengan terjaga. Namun saya tetap optimis, dengan dukungan dari semua pihak, lebih khusus lagi warga masyarakat. Agar apa yang kita inginkan bisa terwujud,” pungkasnya.
Untuk maksud tersebut, dirinya selalu mengingatkan jajaran pemerintah desa agar tidak terbuai sehingga terus mengoptimalkan upaya pencegahan dan program vaksinasi COVID-19.
Bahkan setiap desa saat ini memiliki target yang diharapkan dapat memacu peningkatan capaian vaksinasi sehingga segera terbentuk kekebalan kelompok (herd immunity).
“Pastinya kami konsisten melaporkan terkait masa jabatan hukum tua yang sudah selesai. Jika dimungkinkan oleh kementerian untuk pelaksanaan Pilhut, pasti akan ada instruksi,” katanya.
Apalagi menurutnya, kabar terkait potensi gelombang pandemi ketiga tentunya juga akan menjadi kendala untuk pelaksanaan Pilkades.
Sebab tahapan Pilkades akan memakan waktu yang cukup panjang sehingga kondisi epidemiologi akan menjadi pertimbangan utama.
“Kalau soal anggaran bukan menjadi masalah besar. Toh, Pilhut anggaran tidak besar, hanya 15 juta per desa. Kalau sudah dimungkinkan untuk gelar Pilhut, anggaran bisa digeser,” tutupnya.(CIA)
