MANADO, Swarakawanua.com – Efisiensi dan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) didukung oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut)
Gubernur Sulut Yulius Selvanus mengatakan kebijakan efisiensi yang menjadi atensi pusat patut didukung. Hal itu ia sampaikan di hadapan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Republik Indonesia Bima Arya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Keuangan dan Asistensi Efisiensi Belanja pada APBD Tahun Anggaran 2025 di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulut, pada Selasa (12/3/2025).
“Nah, anggaran-anggaran yang tidak perlu dipangkas seperti ATK dan lainnya. Termasuk kebutuhan obat-obatan di rumah sakit daerah itu akan dievaluasi,” tukas gubernur.
Yulius menegaskan dengan bersinergi kepala daerah kabupaten dan kota se Sulut, tentunya akan menjadi kuat.
“Ke depan apa yang dilakukan provinsi sesuai dengan aturan yang ada. Kita juga harus bersinergi kabupaten dan kota agar tidak bertabrakan artinya jika kita ada gabungan antara kabupaten dan kota bersama-sama kita akan kuat,” tukasnya.
Gubernur Yulius menambahkan rakor ini memiliki tujuan agar supaya langkah-langkah yang diambil Pemprov serta pemerintah kabupaten dan kota di Sulut terkait penganggaran sesuai dengan regulasi. Diharapkan setiap daerah dapat mengelola anggaran secara lebih efisien, transparan, dan akuntabel demi pembangunan yang lebih baik di Sulut.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, menjelaskan strategi efisiensi belanja guna meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran daerah.
Memang, kata dia, ada beberapa poin terkait hal-hal teknis, salah satunya adalah tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
“Sehingga kita bisa memfasilitasi untuk konsultasi berjenjang dan teknis. Jadi kebingungan-kebingungan soal penganggaran, tagging-nya, fiturnya, ini coba kita perbaiki,” ujarnya.
“Perlu dipahami efisiensi ini bukan memangkas anggaran pelayanan mendasar seperti kesehatan dan lainnya,” tambahnya.
Efisiensi anggaran ini adalah memangkas kegiatan yang tidak masuk akal, seperti perjalanan dinas, biaya konsultan, makan minum, ATK.
Ia melanjutkan, mengapa ada program strategis Presiden Prabowo Subianto seperti Makan Bergizi Gratis, sekolah Garuda, irigasi, penguatan pangan swasembada.
“Karena ada landasan pemikirannya, artinya sebelum masuk ke detail efisiensi anggaran perlu dipahami dulu dasar pemikiran itu,” jelas Wamendagri, kepada wartawan ketika diwawancarai di Lobi Kantor Gubernur Sulut.
Diakui Wamendagri, di Sulut ini kelemahan yang terjadi adalah koordinasi kepala daerah, sehingga terkesan berjalan sendiri-sendiri.
“Nah, kita bicara ini terkait disiplin, koordinasi, kolaborsi. Tanpa koordinasi kolaborasi Gubernur Sulut sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat yang mengayomi dan memotivasi kepala daerah target-target nasional bisa tercapai, tidak mungkin,” beber Wamendagri.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Bupati dan Walikota se-Sulut, Sekretaris Daerah Provinsi Sulut Steve Kepel, para pejabat pimpinan tinggi pratama di Lingkup Pemprov Sulut.
Selain itu, ada juga pejabat dari kabupaten dan kota di Sulut, seperti sekretaris daerah, Inspektorat, Kepala Badan Keuangan, Kepala Bagian Hukum Setda, serta Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.(mey)
