SULUT, Swarakawanua.com – Eks Sekertaris Dinas Kelautan Dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Ir Dennie Roy Rawis MSi membantah pemberitaan yang mengaitkan dirinya sebagai Calon Tersangka dugaan korupsi kasus lelang proyek pengadaan motor katinting beserta kasus Kapal Inkamina 917 dari kelompok Maasing dengan koperasi fiktif Tahun 2014.
Dihadapan Wartawan Swarakawanua.com Selasa (26/7) di kantornya, Kepala Balai Pengembangan dan Pembinaan Pengolahan Hasil Perikanan DKP Provinsi Sulut tersebut membeberkan sampai hari ini Dirinya belum menerima surat panggilan dari Kepolisian Daerah (Polda) Sulut secara resmi dan diyakini Rawis kasus tersebut murni tidak ada kaitannya dengan Dia.
“Saya ketahui pada saat itu kapasitas Denny Doodoh sebagai anggota kelompok.Sedangkan Kepala DKP Provinsi Sulut Ronald Sorongan pun sempat membantah tidak pernah menerima fee dari pengoperasian motor katinting sehingga Dia tidak bersalah, apalagi Kadis sendiri sempat menantang oknum yang mengeluarkan statement tersebut,” jelas Rawis.
Beber Rawis ada lima panitia dan satu diambil dari DKP Sulut sebagai anggota kelompok yaitu Denny Doodoh.Sedangkan tugas PPK/Pimpro bertugas berkomunikasi serta berhubungan langsung dengan kontraktor.Sementara terkait Kapal Inkamina 917 Tahun 2014 yang ditangani kelompok Maasing dijelaskan resmi di bawah Koperasi dan diketahui sudah tidak beroperasi selama 6 bulan karena tidak mampu dikelolah kelompok tersebut.Untuk itu Dinas DKP berinisiatif menarik Kapal dan sekarang statusnya ditangani oleh Kelompok Kemah.
“Kapal tersebut ternyata masih ada.Tidak sesuai dengan pemberitaan selama ini.Dan terkait pemberitaan tentang Saya sebagai Calon Tersangka adalah omong kosong, diduga ada oknum yang kalah tender dan langsung membuat issue miring, tapi inilah dinamika,” tandasnya.
Tambah Dia seandainya Polda Sulut bakal memanggil dirinya, Rawis pun tak gentar karena Dia menganggap berada di track positif.
“Tentu Saya akan bersaksi sesuai fakta karena jelas ini semua tidak ada kaitan dengan jabatan pada waktu lalu,” tutupnya.
Kata Dia terkait kelompok Kapal tergantung rajin malasnya seseorang.Sebenarnya Pemerintah Pusat sudah memfasilitasi dan memberikan Kapal, tinggal kelompok yang mengolah hasilnya.(Egen)
