SULUT, Swarakawanua.com – Tim Komisi IX DPR RI melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke kantor Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) dalam rangka masa reses di ruangan CJ Rantung.
Dikatakan Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf Jumat (16/12) rencana Kunker ini berlangsung (16-20/12), karena merupakan fungsi pelaksanaan DPR RI.
“Masa reses saat ini dilaksanakan dalam tiga Provinsi yakni Sulut, Jatim, dan Riau. hal ini dilakukan untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan melihat program APBN apakah sudah berjalan di daerah ini atau belum,” jelas Yusuf seraya menambahkan tujuan reses ini menyerap aspirasi untuk dimasukkan dan diperjuangkan ke Pusat.
Yusuf menambahkan, tupoksi Komisi IX ini berdampak langsung dengan masyarakat, diantaranya memantau langsung makanan Sulut, pendidikan untuk mendapatkan pekerjaan, mengecek masalah pengangguran, dan pembangunan Puskesmas sesuai instruksi Presiden RI Joko Widodo.
Sementara Sekertaris Provinsi Edwin Silangen saat membacakan sambutan Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE, mengapresiasi kepedulian DPR atas pembangunan Sulut.
Gubernur memaparkan Sulut memilki 256 pulau, dan 11 pulau berada di Pulau terluar. Dan memiliki spesifikasi jalur perdagangan Nasional serta Internasional ditunjang Sumber Daya Alam (SDA), dimana Provinsi ini kondusif, harmoni dan indah.Harmonisasi antar umat beragama terjalin baik.
“Terkait Kunker ini Sulut memilki komitmen berdasarkan issue strategis, dan mengoptimalisasi pembangunan berbagai sektor,” beber Silangen seperti dikutip Gubernur sembari menambahkan saat ini pengangguran berkurang 26 ribu orang.
Dipaparkan Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Sulut Marsel Sendoh, saat ini bertumpu di dua Kementerian.Di samping itu ada dua kegiatan seperti Balai Latihan Kerja (BLK) Bitung dan kegiatan wirausaha baru.
“Terkait itu, kami sudah melaksanakan 64 latihan dan 1132 orang yang sudah dilatih.Sedangkan kegiatan wirausaha baru, dibantu Kementerian Tenaga Kerja dalam membuat ketering makanan,” terang Sendoh.
“Mereka buat kelompok baru dan alatnya ditinggalkan, karena diharapkan alat praktek ini menyerap tenaga kerja, dimana menyerap pengangguran,” sambung Sendoh mengungkapkan masalah Dinas ini ada 45 kasus, mediator 5 kasus, dan perjanjian dengan serikat 31 kasus.
Terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) lanjut Dia, nilai yang ditetapkan pak Gubernur merupakan tertinggi ketiga di Indonesia di bawah ProvinsI DKI Jakarta, dan Papua.
Ditempat sama, Kadis Kesehatan Sulut dr Jemmy Lampus mengutarakan di Sulut ada 30 puskesmas terkendala masalah tenaga surveyor.
“Untuk itu diharapkan kepada Pemerintah Pusat untuk menambah tenaga surveyor agar Puskesmas terakreditasi,” pinta Lampus.
Diketahui kegiatan tersebut dihadiri Wakil Ketua Komisi IX DPR, Anggota DPR Komisi IX, Dirjen Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala BKKBN Sulut, Kadis NakerTrans Sulut, Kadis Kesehatan Sulut, Kepala BPOM, BNP2TKI dan Kepala BPJS. (Egen)
