Minut, Swarakawanua.com – Tudingan surat keterangan palsu kepada Calon Hukum Tua (Cakun) Desa Kokole Dua, dianggap tidak benar.
Tanggapan tersebut dikatakan langsung Cakun Rollando Rinctjap dikediamannya, Senin 12 September 2022.
Menurutnya, tuduhan itu tidak benar dan merupakan pembunuhan karakter.
“saya menduga Ada upaya untuk menghalang-halangi saya dalam pencalonan hukum tua Desa Kokoleh Dua,” ketus Rollando. Menurut nya, untuk keperluan surat keterangan tersebut dirinya sudah berusaha menemui Ketua BPD Decky Runtu, tapi dia (Decky) tidak ada waktu melayani.
Lanjut dia, bahkan untuk upaya ini sudah tujuh kali saya berusaha menemuinya tapi tidak digubris. Oleh karena batas waktu pemasukan berkas calon sudah akan habis maka saya menemui anggota BPD lainnya yaitu Wakil Ketua Pingkan Rengkuan, Sekretaris Meity Sumampouw dan anggota Nocholas Weku.
Ia mengatakan, mereka yang memberikan rekomendasi surat keterangan dengan menggunakan stempel.
“Menurut ketiganya, hal pemberian surat keterangan ini sudah dikoordinasikan ke ketua BPD dan mereka menggunakan cap yang lama, Setelah memeriksa surat keterangan tersebut panitiapun menerima berkas saya, jadi tidak ada cap yang dipalsukan,” jelas Rollando.
Dengan santai Rollando mengungkapkan, ini adalah fenomena persaingan politik karena ditunggangi interest pribadi.
“Saya dengan Pak Decky memang sudah ada rivalitas sejak dulu, karena masing-masing membela kepentingan partai, tapi itu merupakan dinamika dan semua untuk kepentingan membangun desa,” tambah Rollando yang dalam pencalonan ini telah mengundurkan diri sebagai Ketua Ranting.
Pelaksana Pemilihan Hukum Tua Desa Kokoleh Dua saat dihubungi media ini mengatakan tahapan pemilihan hukum tua berjalan lancar, bahkan kemarin Senin,(12/09/2022) para calon telah menandatangani berita acara deklarasi damai.
“Proses Pilhut kami di sini aman-aman saja, bahkan para calon telah mengikuti deklarasi damai di Pemkab Minut dan semua calon menandatangani berita acara bahkan Ketua BPD Kokoleh Dua Bapak Decky Runtu juga ikut menandatangni deklarasi damai tersebut, jadi sudah tidak ada lagi persoalan. (*)
