MANADO, Swarakawanua.com – Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2025-2029 Kota Manado bakal sejalan dengan Asta Cita Presiden dan Visi Misi Gubernur Sulawesi Utara.
Hal ini ditegaskan Walikota Manado Andrei Angouw ketika membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Kota Manado tahun 2025-2029 di Hotel Granpuri Manado, Selasa (18/03/2025).
“”Jadi saya berharap dalam penyusunan ini harus sejalan dengan Asta Cita Presiden serta Visi Misi Pak Gubernur,” Kata Walikota.
Walikota juga menyinggung soal air bersih yang harus masuk dalam pembahasan. Termasuk PDRB serta menumbuhkan ekonomi dimana investasi harus berjalan.
“Kalau soal infrastruktur, tetap akan dibuat untuk mendorong perputaran ekonomi dan wirausaha di Kota Manado,” tegas Angouw.
Walikota juga menjelaskan terkait bonus demografi yang harus disikapi. Etos kerja harus didorong, kesehatan diperhatikan, terutama soal masyarakat yang harus sehat.
“Transportasi umum yakni merubah mindset dengan memberi contoh bahwa negara maju saja, orang kaya naik mobil umum,” singgungnya.
Walikota juga menyinggung soal korupsi yang harus diminimalisir. Sebab hal itu selalu menjadi dorongan Presiden Prabowo Subianto.
“Kita harus tertib administrasi dan proses penganggaran yang transparan. Kita juga harus mendorong keharmonisan dan toleransi antar umat beragama,” tuturnya.
Pariwisata juga menjadi salah satu yang harus didorong serta kebersihan kota, estetika dan infrastruktur yang baik.
“Jadi, Visi Misi kita dikaitkan dengan Visi Misi Presiden khususnya tentang Asta Cita dan Visi Misi Gubernur Sulut. Sambil tentunya menekankan kembali soal PDRB, IPM dan bagaimana meminimalisir miskin ekstrim yang masih ada di Kota Manado,” tutur Walikota.
“Semua ini harus masuk dalam RPJMD. Sebab hal itu menjadi semacam “kitab suci”. Sehingga harus dibahas sebaik mungkin. Karena ini akan menjadi peta dan bintang penuntun bagi kita semua,” pungkasnya.
Sementara itu Kepala Bapelitbangda Kota Manado Dr. Ir. Liny Tambajong, ST, M.Si mengatakan, Bimtek ini dilaksanakan untuk menyusun RPJMD karena setelah pelantikan harus segera disusum RPJMD untuk 5 tahun kedepan.
Sedangkan untuk RENSTRA semua Organisasi Perangkat Daerah harus sesuai dengan visi misi kepala daerah.
“Seluruh perangkat daerah harus menyusun RENSTRA masing-masing untuk 5 tahun kedepan,” pungkas Tambajong.(mey/*)
