Saksi Ahli Ingatkan Majelis Hakim Hati-hati Dalam Pengambilan Keputusan

oleh -151 Dilihat

Minut, Swarakawanua.com – Hari ke tiga sidang tindak pidana pemilu di Pengadilan Negeri Airmadidi, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan saksi-saksi, Rabu 15 Mei 2024.

Salah satunya, saksi ahli pidana, Dr. Michael Barama SH, MH, yang merupakan Dosen tetap Ilmu Hukum di Universitas Sam Ratulangi Manado.

Kehadiran saksi ahli pidana menjadi kesempatan bagi Penasehat Hukum (PH) menanyakan pendapat ahli tetang pasal 532 undang-undang nomor 7 tahun 2017 dimana, pada pasal tersebut mengatur tentang penyelenggara pemilu, pelaksana pemilu, pelanggaran pemilu, serta tindak pidana pemilu.

PH ingin memperjelas dakwaan JPU pada kliennya. Kata dia, apakah dalam pasal tersebut ada unsur Actus resu dan Mens Rea.

Paparang menanyakan apakah dalam delik formil bisa secara sepenggal-sepenggal ataukah harus dilihat secara utuh.

Ahli menerangkan jika berdasarkan delik formil di pasal 532 harus dilihat secara keseluruhan.

“Setiap unsur delik formil pada pasal 532 harus dilihat secara utuh dan harus dibuktikan secara keseluruhan,” jelas Ahli.

Ditanyakan Paparang, terkait kasus seperti ini apakah ada perbedaan jumlah suara atau pergeseran suara ditingkat kecamatan, namun sudah ada perbaikan ditingkat Kabupaten dan telah ditetapkan secara nasional. Apakah delik formil hanya dilihat ditingkat kecamatan atau dipandang satu kesatuan.

“Sejak awal sudah saya katakan jika terjadi perbedaan tafsir terkait keseluruhan dan jika sudah terjadi perbaikan secara keseluruhan saya rasa ini sudah selesai,” jawab Barama.

PH melanjutkan pertanyaan tentang bagaimana batas waktu yang telah ditentukan berdasarkan undang-undang.

Ahli menegaskan tekair batas waktu yang ditetapkan itu akan gugur dengan sendirinya.

“Melihat apa yang telah diatur oleh undang-undang harus ditaati. Jika ada tenggang waktu yang ditentukan mau dia 1×24 jam kemudian 14 hari itu harus mengikuti karena jika tenggang waktu yang ditentukan melewati batas maka dengan sendirinya gugur demi hukum,” ujarnya.

Ahli juga menjelaskan tindak perkara pemilu itu dipandang secara lain penyelesaiannya oleh karena itu dihitung tenggang waktunya sangat sempit.

“Jadi, jika tentang tindak pidana pemilu semua deliknya akan dicari maka sudah pasti akan melampaui batas waktu, jadi, untuk saya mengingatkan terkait perkara ini silahkan dibuktikan dan majelis hakim hati-hati dalam mengambil keputusan,” tandasnya.

Penulis: Mario Sumilat

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.