MANADO, Swarakawanua— Pemprov Sulut tengah merampungkan database pulau-pulau kecil terluar (PPKT). Saat ini, Pemprov melalui Badan Perbatasan menggelar rapat pembahasan terakhir draft Data Base PPKT sebelum dipublikasikan dan mendapatkan data base PPKT yang berkualitas bagi percepatan pembangunan kawasan perbatasan di Sulut.
Rabu 10 Juli 2019, dilaksanakan Rapat Penyusunan Data Base Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) di Provinsi Sulawesi Utara yang dibuka oleh Sekprov Sulut Edwin Silangen. Penyusunan data base pulau-pulau kecil terluar merupakan langkah maju. Dengan adanya database, akan diketahui sejauh mana kondisi suatu daerah dan permasalahan yang dihadapi, terkait kondisi keberdayaan yang sebenarnya baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya dari kawasan perbatasan. Ini diungkapkan Sekprov pada rapat yang dilaksanakan di Kabupaten Minahasa Utara, Rabu 10 Juli 2019.
Dengan adanya database, lanjut Sekprov, akan diperoleh juga kondisi eksisting dari 37 desa yang terdapat di sembilan pulau terluar berpenghuni yang menyangkut antara lain kondisi infrastruktur fisik, ekonomi, kesejahteraan rakyat dan pemerintahan.
Sebagaimana diketahui, pulau terluar identik dengan daerah kategori 3T yaitu Terluar, Tertinggal dan Terpencil. “Aksesibilitas yang terbatas dan kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan fundamental masyarakat daerah 3T harus disikapi secara arif dan bijaksana oleh semua pemangku kepentingan yang ada. Hal ini sesuai dengan program Nawa Cita yang ketiga Presiden Joko Widodo yang menegaskan komitmennya untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan,” urainya.
Sekprov mengajak seluruh kepala desa sebagai garda terdepan pembangunan di wilayah perdesaan untuk tampil sebagai motivator dan inovator pembangunan di wilayah masing-masing sehingga memperkuat desa di pulau kecil terluar. “Data base pulau-pulau kecil terluar yang berkualitas, bisa dijadikan sumber informasi sebagai dasar pengambilan keputusan dalam mengalokasikan program dan kegiatan yang benar-benar menyentuh kepentingan mendasar masyarakat di kawasan perbatasan,” tandasnya.
Kepala Badan Pengelola Perbatasan Sulut Djemi Gagola mengungkap, draft database tersebut disusun oleh petugas pendata dengan para kepala desa PPKT. “Dan rapat ini ditujukan untuk melakukan pembahasan terakhir draft Data Base PPKT sebelum dipublikasikan dan mendapatkan data base PPKT yang berkualitas bagi percepatan pembangunan kawasan perbatasan di Sulut,” tandasnya.(hms/gyp)
